REDAKSI MC-I DAN ADMIN BLOG INI MEMINTA MAAF ATAS TIDAK LANCARNYA UP-DATE INFORMASIPADA BLOG MEDIA SELAYAR INI. KIRIMKAN TERUS INFORMASI, KEJADIAN DAN BENCANA YANG TERJADI DISEKITAR ANDA MELALUI LAYANAN SMS ELSHINTA 081 180 6543 KIRIMKAN UCAPAN SELAMAT HARI JADI SELAYAR KE LAYANAN SMS 081241927000

TOP THIS BLOG

Akbp A.Hidayat : Jadilah Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas Dan Budayakan Keselamatan Berkendara. Diberdayakan oleh Blogger.
Lisensi Creative Commons
Media Selayar oleh Redaksi MC-I disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 3.0 Tanpa Adaptasi.
Berdasarkan ciptaan pada http://radiocontrend.blogspot.com.
Izin di luar dari ruang lingkup lisensi ini dapat tersedia pada Google ,Yahoo, Bing. I heart Validator

Latest Post

29 NOPEMBER 2014

Semua Untuk Selayar

Selayar Pulau Hata Karun

Penulis Media Selayar on Kamis, 27 Mei 2010 | Kamis, Mei 27, 2010

Selayar Pulau Hata Karun
JIKA Anda penggemar barang-barang antik seperti piring kuno, keramik kuno, gucikuno, pergilah ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang dapat ditempuh dengan penerbangan sekitar 45 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar ini diyakini menyimpan banyak barang antik peninggalan masa lalu. Barang antik ini, selain masih banyak yang terpendam di dasar laut, juga banyak yang dimiliki penduduk.
Menuju Benteng, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar, bisa ditempuh dengan penerbangan sekitar 45 menit dari Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Namun, penerbangan dengan pesawat kecil cuma dua kali seminggu (Selasa dan Jumat). Akan tetapi, setiap hari bisa ke Selayar dengan menggunakan bus dari Makassar dengan perjalanan sekitar dua jam dan kapal laut sekitar tiga jam.
Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 132 pulau dan baru 26 pulau yang dihuni manusia. Luas wilayahnya 10.503,69 kilometer persegi (krn2), terdiri atas daratan seluas 1.357 km2 dan sisanya merupakan kawasan laut (9.146,66 km2). Lautan yang luas dan indah ini sangat memungkinkan pengembangan wisata bahari, perikanan, dan mineral serta tambang minyak di lepas pantai.
"Laut di daerah ini selain kegiatan itu sangat memungkinkan dijadikan sebagai wilayah pencarian muatan kapal tenggelam di masa lalu. Berupa harta karun yang masih belum tergali secara optimal," kata Bupati Kepulauan Sela- yar Syahril Wahab kepada "PR" di Benteng, akhir Februari 2010 lalu.
Harta karun di wilayah ini cukup banyak. Namun, belum terangkat secara maksimal. Sebagai contoh, bupati menyebutkan temuan beberapa keramik kuno yang diduga peninggalan dinasti Cina. "Sudah ada yang ditemukan, tetapi belum ada investor yang berminat mengangkatnya," kata bupati sambil memperlihatkan contoh keramik kuno yang tersimpan di lemari ruang kerjanya.
Harta karun tersebut ditemukan didalam kapa) yang terpendam di Desa Patibanya dan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu. Barang-barang yang ditemukan itu sampai sekarang masih belum bisa diangkat, karena tidak adanya investor yang datang.
SELAYAR bisa dibuktikan sebagai "lautan" harta karun.-Bukti lainnya adalah terpasangnya Gong Nekara yang diyakini merupakan gong terbesar dan tertua di dunia. Gong Nekara (bronze drum) ini dibuat pada zaman perunggu di Dong Son dan dibawa ke Selayar oleh pelaut dari Cina. Ini juga se-
bagai bukti Selayar merupakan bandar atau persinggahan pelayaran internasional yang cukup ramai pada masa lalu.
Gong itu kini tersimpan di bangunan sederhana di Kampung Matalalang, Desa Bontobangun, Kecamatan Bontoharu atau beberapa kilometer dari Kota Benteng. Gong ini juga merupakan salah satu objek wisata yang bertebaran di Selayar.
Sayangnya, fasilitas tempat gong ini tidak memadai, termasuk tidak adanya brosur yang bisa dibaea pengunjung. Yang ada, tulisan yang menempel pada papan yang berada di bagian depan halaman bangunan tersebut Ahli sejarah menafsirkan, Gong Nekara merupakan peninggalan kebudayaan zaman perunggu. Usianya diperkirakan sekitar 2.000 tahui) lebih. Gong ini ditemukan seorang petani penggarap tanah kerajaan bernama Saburu tahun 1686. Karena ditemukan di tanah kerajaan, sampai 1760 gong ini menjadi benda pusaka kerajaan.
Gong ini memiliki tiga fungsi pada masanya, yakni fungsi keagamaan, sosial budaya, dan politik. Fungsi keagamaan yaitu sebagai alat komunikasi, upacara, dan sim-boL Sementara itu, fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara, dan karya seni yang mempunyai daya magis religius. Sedangkan fungsi politik yaitu sebagai tanda bahaya atau isyarat perang.
TIDAK hanya gong, di Selayar juga ditemukan jangkar yang diyakini terbesar dan terpanjang di masanya. Jangkar tersebut kini tersimpan di Desa Nelayan Padang. Jangkar yang dilengkapi dengan meriam itu diperkirakan merupakan peninggalan pedagang Cina pada abad 17-18.
Dengan adanya jangkar yang tersimpan kurang terawat ini, juga membuktikan kawasan laut Kepulauan Selayar merupakan lalu lintas pelayaran dan perdagangan pada masa lalu. Karena ada bukti sejarah demikian, pemerintah kabupaten berkeinginan kembali menghidupkan pelayaran dan perdagangan antarpulau dari daerah itu ke kawasan timur Indonesia (KTT). Pemerintah setempat menginginkan Kepulauan Selayar menjadi Batamnya di KTI. Keinginan itu sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar berhubungan langsung dengan beberapa kabupaten dan provinsi di luar Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan perairan laut yang dalam dan berada di tengah-tengah Indonesia sangat berpotensi dijadikan bandar niaga di KTT.
"Peran sebagai bandar niaga ini secara otomatis akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat interaksi dengan seluruh tempat di Indonesia, khususnya KTI. Dalam perkembangannya di masa mendatang, barang ekspor dan impor serta pasar pariwisata internasional akan menjadi target pembangunan kami," kata Bupati Selayar lagi.
Jawa Barat bisa belajar banyak dari Selayar. Baik untuk mengembangkan potensi bahari, maupun keberadaan harta karun yang diduga banyak terpendam di perairan Laut Jawa dari perairan Bekasi-Karawang-Subang-Indra-mayu-Cirebon.
Sama dengan perairan di Selayar, Laut Jawa wilayah utara Jawa Barat juga diyakini menyimpan banyak harta karun, baik peninggalan perniagaan kuno pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan, maupun di masa perdagangan modern di abad ke-19. Itu pula, sering kah tim ekspedisi turun untuk mencari harta karun, di antaranya berupa keramik di masa dinasti Cina kuno. (H. Mangara-hon Dongoran/TR")

lolo

personil contrend

"Penghambat Investasi di Indonesia"

Penghambat Investasi Asing Versi Pemerintah PDF Print E-mail
Written by AF, Selayar dotcom   
Tuesday, 25 October 2005 00:55
Dalam "Penghambat Investasi di Indonesia", penulis memaparkan 4 point utama kerikil tajam yang dihadapi investor asing di negeri ini. Kendala-kendala itu berupa korupsi, hukum, skill dan etos kerja. Demikianlah pengakuan investor-investor asing pada umumnya. Padahal berinvestasi di Indonesia punya imbas besar terhadap perbaikan perekonomian yang semakin terpuruk ini. Sehingga kepusingan pemerintah dalam memikirkan makin meningkatnya tingkat pengangguran bisa sedikit terkurangi. Dan semakin membludaknya deretan-deretan keluarga miskin bisa sedikit ter-rem.

Bank dunia, dalam hasil penelitiannya terhadap atmosfir investasi di Indonesia menyimpulkan betapa rumitnya perizinan dalam menanamkan modal di negeri yang tak kunjung keluar dari terowongan krisis ekonomi ini. Untuk warga negara Indonesia saja membutuhkan waktu 151 harian mengurus tetek perizinan investasi bilamana usahanya berada di Jakarta. Sementara bila penanam modal lokal itu membidik lahan usaha di daerah, bisa membutuhkan waktu sampai 331 hari. Bisa dibayangkan betapa sang investor akan berfikir seribu satu kali untuk mengambil keputusan berusaha secara ril, terutama bila bidang usahanya berkaitan dengan penerapan sebuah teknologi baru, yang notabene sangat erat kaitannya dengan dimensi waktu. Timing yang tergeser beberapa detik saja, bisa membuat mereka gigit jari, karena memang perkembangan teknologi yang demikian pesatnya mengharuskannya untuk selalu berburu dengan waktu.
Bagaimana halnya dengan mereka-mereka, yang datang dari negeri seberang? Sudah bisa dipastikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk tetek bengek perizinan akan jauh lebih panjang lagi.
Jalan panjang pengurusan perizinan sangat erat kaitannya dengan korupsi. Birokrasi negeri ini memang menginginkan agar tempat persinggahan berkas perizinan bermulti cabang dan berlapis-lapis. Karena setiap tempat perizinan identik dengan lahan permintaan amplop. Dan kata-kata klise yang lebih mirif sebuah ancaman oknum birokrasi sudah hampir seragam, "Nurut atau tidak usah berinvestasi". Demi keserakahan pribadi, Mereka lupa kalau kedatangan sang investor sebetulnya bak uluran tangan malaikat yang berniat mengurangi beban berat bangsa yang semakin sekarat ini. Minimal investor sudah diam-diam sudah menawarkan pengurangan angka pengangguran.
Muhammad Lutfi, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pun sepakat akan rumitnya berizinan berinvestasi di negeri ini. Menurut Lufti seperti dikemukakan di harian Kompas, ada lima kendala serius yang bersemayam di bumi pertiwi ini terkait dengan berinvestasi. Hambatan-hambatan itu adalah;
Proses Perizinan
BKPM mengusulkan langkah untuk mengatasi lamanya proses perizinan dengan menghapus semua perizinan. Kalaupun tetap memberlakukan izin, ada pihak yang ditunjuk menjadi penanggungjawabnya. "Dan untuk perizinan di daerah, pemerintah pusat harus menetapkan batas waktunya. Jika tidak tepat waktu, pemerintah pusat harus segera mengambil alih", ujar Lutfi.
Usul Lutfi ini mungkin diilhami oleh model China dalam memperlancar arus investasi dalam negerinya. China memang menerapkan sistem yang sangat simple dalam menangani perizinan berinvestasi. Segala perizinan berinvestasi bisa diselesaikan dalam sebuah instansi satu atap, dan semuanya tidak berbelit-belit seperti yang ada di negeri ini. Hasilnya memang sangat lebih dari memuaskan. Investor berlomba menanamkan modalnya di negeri yang notabene penganut ajaran komunisme itu. Hal itu yang berpengaruh besar menopang tingginya laju pertumbuhan ekonomi negara berpenduduk lebih dari satu milyar itu.
Akankah ide ini tidak ditolak mentah-mentah oleh mereka-mereka oknum birokrasi yang sudah terlanjur terbiasa mengais tumpukan-tumpukan dollar dari pungli-pungli pengurusan perizinan? Soalnya di negeri yang katanya bermasyarakat religius ini ada sebuah prinsif licik, "Kalau urusan bisa dijadikan berbelit-belit, kenapa mesti diperlancar?". Bahkan sang presiden, SBY pun sudah "mulai" mahfum akan adanya keadaan busuk seperi ini atas banyaknya keluahan-keluhan investor yang sempat berdialog dalam sebuah kunjungannya ke luar negeri. SBY kala itu merasa ditelanjangi, malu memikirkan ulah-ulah bawahannya di pemerintahan. Dan langsung memerintahkan pejabat terkait untuk me-reformasi praktek-praktek tak bermoral tersebut. Telunjuknya pertama mengarah ke keimigrasian, departemen hukum dan HAM. Borok ini sebetulnya bukan hanya menopoli aparat Imigrasi dan bea cukai, tapi bak sebuah kanker, sudah menjalar rata ke seluruh penjuru tubuh. Mulai dari pintu masuk sampai ke pojok-pojok kecil di sudut-sudut ruang dapur, Dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah hingga di level-level RT. Siapapun sudah seakan patah arang, sudah sangat susah menyembuhkannya. Tapi minimal ini merupakan sebuah permulaan yang baik.
Rules of Law yang Amburadul
Hambatan kedua menurut Lutfi adalah tidak adanya rules of law. Padahal penyelesaian tatanan hukum sangatlah penting dalam menciptakan iklim investasi. Sudah pasti, pengusaha enggan "berjudi" menanamkan modalnya dalam medan yang kebanyakan ruang abu-abu. Kepastian hukum akan menjadi pegangan langkah mereka berinvestasi.
Dalam sebuah terbitannya, harian Kompas mengangkat kisah seorang pengusaha berkebangsaan Taiwan, yang join dengan pengusaha lokal menanamkan modalnya di Indonesia. Ujung-ujungnya, bukan untung yang beliau dapatkan dari usahanya, malah dijerat oleh aparat hukum dan dideportasi dari Indonesia. Semua modal terbang hilang entah kemana. Konon, dia sengaja dipasangi perangkap sama mitra bisnisnya sendiri bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Semua anak bangsa negeri ini memang sudah pada sepakat akan sangat lemahnya penegakan hukum. Hukum dibiarkan menjadi abu-abu sebagai langkah awal untuk menjebloskan sang obyek ke dalam jeratannya. Dan pada gilirannya, keadaan akan memaksa mengiyakan segala aksi pemerasan dari berbagai penjuru. Toh, hukum di negeri ini memang kurang diyakini akan bisa tegak setegak-tegaknya. Ulah penegak hukum yang secara transparan mengajarkan pada masyarakat awam bahwa sepanjang masih berpijak di bumi nusantara ini, yang ada hanyalah pembenaran dan bukan kebenaran. Hukum diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya justru berfungsi menjadi penegak-nya.
Masalah Pemutusan Hubungan Kerja
Menurut kepada BKPM, harus ada terobosan riil untuk implementasi Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dan kondisi-kondisi ini mesti dilaksanakan. Lutfi menegaskan bahwa dalam konteks ketenagakerjaan, jika kita tidak segera memberikan terobosan riil berupa safeguard untuk memberikan rasa aman, investor dalam maupun luar negeri bisa angkat kaki. Jadi jangan berharaf bisa menarik investor baru, investor lama pun bisa kabur.
Contoh kongkrit hengkangnya perusahaan-perusahaan besar dari negeri ini sudah demikian banyak. Memang bukan 100% karena persoalan ketenagakerjaan. Tapi setidaknya ketenagakerjaan-pun merupakan salah satu unsur penghambat investasi.
Minimnya Infrastruktur
Konon, sektor investasi yang berkembang di Indonesia hanya bolak-balik di lima daerah. Investasi-investasi itu hanya berputar di sekitar Riau dengan Batam-nya, Jawa timur,Banten, Jawa barat Dan DKI Jakarta. Memang ada sedikit yang mengalir ke Kalimantan timur, akan tetapi itu tidak lebih dari usaha pertambangan dan penyedotan hasil-hasil alam yang ada di sana..

Pembangunan yang merata tidak mungkin tercapai kalau bukan infrastruktur yang lebih duku digalakkan. Karena itu juga menjadi salah satu point utama penarik investasi. Dan tatkala para investor kurang mau melirik kawasan Indonesia Timur misalnya, karena tidak ada infrastruktur memadai yang tersedia, yang mana hal itu merupakan salah satu penunjang lancarnya bisnis-bisnis para investor. Menurut Lutfi, infrastruktur di Indonesia sudah berada pada titik nadir dan sangat sulit, Infrastruktur kita tidak terletak pada pasar, sehingga tidak terjadi distribusi investasi sehat.
Insentif yang Kurang
China juga termasuk bermurah hati kepada investor. Tidak segan-segan memberikan insentif kepada investor. Jika investor mampu mencapai target-target tertentu, pemerintah China akan memberikan insentif yang memadai. Dan bukan justru jadikan sasaran untuk ditariki upeti tidak resmi.

Dalam Undang-undang Investasi tahun 1967 jelas sekali ditunjukkan aturan insetifnya kepada daerah yang menggalakkan ekspor dan usaha strategis. Namun setelah tahun 1984, sebagian besar hasil bumi Indonesia diproses di Singapura terlebih dahulu, sebelum didistribusikan ke berbagai negara. Seandainya ada insentif yang berperan sebagai katalisator penggerak investasi agar semua itu bisa diproses di dalam negeri, tentu akan sangat jauh menguntungkan. Akan tetapi, kurangnya penegakan hukum, juga kadang menjadi bumerang pada pemberian insetif-insentif ini. Maraknya ekspor fiktif salah satu contohnya. Negara justru dirugikan oleh pemberian insentif-insentif itu.
Lima kendala investasi tersebut di atas bisa dibilang hasil intropeksi dari aparat pemerintah negeri ini. Pembenahan riil memang masih sangat jauh dari yang semestinya. Akan tetapi minimal sudah ada sedikit kesadaran akan kekurangan diri sendiri, sebagai step awal menuju gerak langkah pembenahan. Kalau dibandingkan dengan keluhan yang dilontarkan oleh golongan investor itu sendiri, pada dasarnya sudah ada kesamaan pandangan. Kalaupun ada point-point yang saling tidak bertemu, tidak lebih dari perbedaan sudut pandang kedua pihak. Bukanlah suatu yang perlu dianggap hal yang urgen. Dan yang paling utama, kerja kongkrit usaha perbaikan, sehingga tidak hanya sebatas teori-teori belaka yang setelah hari berganti, akan ikut terlupakan tanpa ada rasa tanggungjawab mengimplementasikannya. (AF, Jakarta 24 Oktober 2005)
Comments (1)
Last Updated ( Thursday, 23 October 2008 00:58 )

ARUS LAUT SELAYAR

Segitiga Masalembo PDF Print E-mail
Written by Dg Tompo, Selayar Dotcom   
Friday, 30 January 2009 07:50
Segitiga Masalembo
 
Satu hal yang perlu dicermati terkait segitiga Masalembo ini adalah, debit air laut yang mengalir deras dari utara di selat makassar. Saat mencapai segi tiga masalembo, akan bergerak ke atas sesuai dengan kedalaman yang tiba tiba menjadi dangkal. Jadi bulan bulan seperti sekarang ini arus di daerah segi tiga masalembo termasuk selayar tentunya, sangat kuat...
 
Segitiga Masalembo - The Indonesian "Bermuda Triangle"
masalembo-triangle.gifDua kecelakaan lalulintas pada awal tahun ini sangat memperihatinkan. Yang pertamana kecelakaan lalulintas laut yang menimpa kapal laut Senopati Nusantara, yang kedua kecelakaan Pesawat Adam Air. Keduanya diduga terjadi pada waktu yang berdekatan di kawasan yang sama berdekatan juga di laut Utara Jawa, dan yang satu di seputar Masalembo.
Duapuluh enam tahun yang lalu KM Tampomas II terbakar di laut dan karam pada tanggal 27 Januari 1981. Ah kenapa pada bulan-bulan yang sama ya ? memang bulan-bulan ini merupakan bulan-bulan puncak perubahan musim seantero Indonesia yang kepulauannya berada di sekitar katulistiwa.
Tetapi kenapa kejadian kecelakaan ini di lokasi yang kira-kira sama ?
Ah jangan-jangan barangkali mungkin saja …
Pulau Masalembo sebenarnya sebuah pulau kecil yang berada di ujung Paparan Sunda (hayo masih ingat Paparan Sunda dan Paparan Sahul nggak ?, ini pelajaran SD dulu kan ?). Pulau-pulau kecil ini berada di daerah "pertigaan" laut yaitu laut jawa yang berarah barat timur dan selat Makassar yang memotong berarah utara-selatan.
Pola kedalaman laut di Segitiga Masalembo ini sangat jelas menunjukkan bentuk segitiga yang nyaris sempurna berupa segitiga sama sisi. Lihat gambar dibawah.
masalembo-triangle.gif
Pada peta kedalaman laut atau peta bathymetri diatas dapat dilihat adanya bentuk kepulauan yang berbentuk segitiga. Tinggian yang terdiri beberapa pulau-pulau ini saya sebut sebagai "SEGITIGA MASALEMBO" atau "THE MASALEMBO TRIANGLE".

Nah, ada apa saja di daerah seputaran Segitiga Masalembo ini. Coba kita buka-buka dikit-dikit ya. Tapi jangan mengharap banyak dari sisi mistisnya, akan lebih banyak saya urai sisi kebumian dan kelautannya saja :D

world-triangle.gif
Pertemuan ARLINDO (Arus Laut Indonesia)
arlindo - Arus Laut IndonesiaIndonesian Throughflow (ARLINDO), in

Poligami dalam UU Perkawinan


Poligami dalam UU Perkawinan
http://www.unisosdem.org/images/spacer.gif  Oleh: Maria Ulfah Anshor


SAAT ini ada tiga versi draf usulan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kowani, dan LBH-Apik. Ketiga-tiganya menolak, setidaknya memperketat poligami, dengan argumentasi yang sama, yaitu poligami merupakan bentuk subordinasi laki- laki terhadap perempuan karena semata-mata didasarkan pada superioritas dan kepentingan laki-laki. Perempuan dalam hal ini selalu dalam posisi sebagai obyek, apakah dalam status sebagai istri pertama maupun kedua, dan seterusnya.
DI dalam UUP terdapat banyak pasal yang harus disempurnakan karena tidak sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan jender. Dalam tulisan ini, dibatasi hanya menyoroti pasal yang berkaitan dengan poligami, yaitu Pasal 3, 4, dan 5, serta pasal lain yang terkait.
Pasal 3 Ayat 1 dan 2 berbunyi: "(1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Pernyataan tersebut kontradiktif, seperti juga dikatakan Nyonya Soemarni, Ketua Tim Amandemen UUP Kowani. Dalam Ayat 1 dikatakan hanya boleh, artinya mengandung pengertian adanya larangan, tetapi dalam Ayat 2 dikatakan "Pengadilan dapat memberi izin", atau membolehkan poligami. Dalam kaidah hukum kalimat tersebut tidak tegas, memiliki pengertian bertentangan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman hukum, meskipun pernyataan pada Ayat 2 itubersyarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 dan 5.
Pasal 4 mensyaratkan: "suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan pengadilan memberikan izin apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan."
Kondisi tersebut dapat terjadi pada suami maupun istri. Indikasi ketiga syarat tersebut harus jelas dan disertai pembuktian pihak berwenang seperti tim dokter ahli yang independen yang tidak berpihak, keputusan pengadilan yang ditandatangani pejabat pengadilan dan sebagainya. Tetapi, UUP tidak mengatur bila ketentuan itu dilanggar suami maupun pihak pengadilan yang berkolusi dengan suami
Pertanyaan lain adalah bagaimana jika kondisi tersebut terjadi pada suami, apakah istri dapat melakukan gugatan cerai?. Di dalam UUP tidak diatur, meskipun di dalam hukum Islam (fiqh/fikih) dikenal istilah khulu’, yaitu istri berhak memisahkan diri dari suaminya dengan memberi ganti rugi karena alasan tertentu, termasuk seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 di atas.
Syarat lain poligami disebutkan dalam Pasal 5 : "a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka".
Untuk Subpasal b dan c tolok ukurnya sangat sulit karena keperluan hidup seseorang, baik sebagai istri maupun anak- anak, terdiri atas dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan nonmateri secara bersamaan. Begitu juga pengertian mampu dalam Subpasal b dan adil dalam Subpasal c, meliputi material dan nonmaterial. Selama ini, tolok ukurnya selalu menurut ukuran suami, bukan menurut ukuran dan perasaan istri, dan bukan pula kesepakatan kedua belah pihak.
>small 2small 0< ada yang bisa menjamin ketika suami gilir pada istri tua dia menghadirkan seluruh jiwa raga, pikiran, khayalan, dan perasaannya, bebas dari pengaruh istri mudanya. Sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Dalam hal ini Allah secara tegas mengatakan, "Dan tidaklah kamu sanggup berlaku adil kepada istri-istrimu sekalipun kamu sangat menghendakinya" (QS An-Nisa: 129). Terhadap pelanggaran pasal ini pun tidak diatur apa sanksinya.
LBH-Apik mengusulkan praktik poligami dihapuskan sama sekali karena bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, UU No 1/1984, GBHN 1999, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Konsekuensinya Pasal 3 Ayat 2 dihapuskan, begitu juga Pasal 4 dan 5. Sementara Kowani mengusulkan untuk mempersulit praktik poligami melalui pasal-pasal tersebut dengan menambahkan persetujuan tertulis dari istri dan anak-anaknya yang telah dewasa yang dibuat di hadapan pejabat pengadilan. Suami menjamin tidak menceraikan istri pertama kecuali atas permintaan yang bersangkutan dengan tetap mendapat tunjangan hidup dari suami sampai si istri menikah lagi. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperketat praktik poligami melalui Pasal 4 dengan menambahkan syarat harus dengan keterangan dokter ahli.
Pasal lain yang perlu disempurnakan adalah Pasal 2 Ayat 2: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku". Pengertiannya, semua perkawinan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan harus dicatat pihak berwenang. Bila tidak, secara hukum perkawinannya tidak sah dan pelakunya wajib dikenai sanksi. Persoalannya, sekali lagi, UUP tidak mencantumkan sanksi.
Begitu juga perkawinan yang tidak memenuhi syarat, seperti praktik pernikahan dini di bawah usia 18 tahun. Seharusnya ada sanksi bagi orangtuanya, pencatat nikah, maupun kepala desa/lurah yang memalsukan usia anak-anak untuk mendapatkan KTP sebagai syarat pendaftaran nikah. Apa pun kondisinya, usia di bawah 18 tahun adalah usia sekolah dan menjadi kewajiban orangtua membiayai pendidikan anak. Bagi yang tidak mampu, menjadi kewajiban negara membiayai. Karena alasan kemiskinan, atau alasan lain seperti berharap berkah dari kiai, dari orang pintar, orangtua rela menyerahkan anaknya yang berusia di bawah 18 tahun (belum baligh) sebagai istri muda dengan cara kawin di bawah tangan atau di kalangan pesantren terkenal dengan istilah kawin sirri. Meskipun secara fikih sah, menimbulkan akibat sangat buruk bagi perempuan.
Hak cerai bagi Istri
Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak. Begitu juga sebaliknya bagi istri, jika ia merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, ia pun dapat mengajukan khulu’.
Khulu’ dalam istilah fikih dinamakan juga tebusan karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan emas kawin sebagaimana yang dia terima ketika pernikahan. Menurut ahli fikih, khulu’ adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya (sumber: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 8). Khulu’ dapat dilakukan bila ada alasan yang benar, misalnya suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, cacat fisik yang dapat mengganggu keharmonisan, perilakunya jelek, dan sebagainya yang dapat mencegah tercapainya tujuan perkawinan.
Khulu’ dapat terjadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan suami. Jika tidak tercapai persetujuan antara suami- istri, pengadilan dapat menjatuhkan khulu’ kepada suami. Dalam sebuah hadis diceritakan, istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasululah SAW sambil berkata, "Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin mengingkari ajaran Islam". Maka jawab Rasulullah SAW, "Maukah kamu mengembalikan kebunnya?" Jawabnya, "Mau". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Terimalah (Tsabit) kebun itu dan talaklah ia satu kali". Dalam hadis tersebut Nabi tidak menanyakan lebih lanjut kepada Tsabit apakah ia setuju atau tidak dengan pernyataan ketidaksenangan istrinya. Dengan demikian, khulu’ dianggap sah meskipun suaminya tidak setuju karena yang dirugikan adalah pihak istri.
Dalam kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 maupun Pasal 5, solusinya seharusnya tidak dengan aturan membolehkan poligami, tetapi menetapkan bentuk perceraian dan akibat hukumnya. Dan poligami seharusnya tidak dimasukkan dalam Bab I Dasar Perkawinan karena poligami bukan prinsip dasar perkawinan maupun prinsip dasar syar’iyyah. Poligami sebagai pengecualian yang amat sangat darurat dan harus diatur dalam pasal tersendiri lengkap dengan sanksi hukumnya.
Maria Ulfah Anshor Ketua Umum PP Fatayat NU (2000-2004). Sekretaris Eksekutif Puan Amal Hayati, Jakarta

Kodim Diimbau Jaga Pertahanan

Kodim Diimbau Jaga Pertahanan
Jajaran Kodim 1425 Jeneponto, diimbau untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan baik serta disiplin yang tinggi, untuk menjaga pertahanan kemanan didaerah toritorial masing-masing.
Demikian antara lain disampaikan Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen TNI Hari Krismono dalam kunjugan kerja (kunker) ke Kodim 1425 Jeneponto di halaman Makodim Selasa (25/5). Dalam kunker tersebut, Pangdam VII Wirabuana didampingi Asisten Toritorial Kolonel Inf Marga Taufiq bersama Asintel Personalia, Letkol Inf Dadang Ahmad dan nyonya.
Rombongan diterima Dandim 1425, Letkol Inf Bambang Furwadi, Wakil Bupati Jeneponto, H Burhanuddin BT, Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos serta unsur muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, Indra Cahyo, serta sejumlah staf dan anggota TNI Makodim 1425 Jeneponto.
Mayjen Hari Krismono, saat dikonfrimasi Upeks usai melakukan pertemuan dengan jajaran anggota Kodim 1425 Jeneponto, menjelaskan kunker dilakukan kesejumlah jajaran kodim mulai Kodim 1426 Takalar, Batalyon Yonif 726 Tamalatea Kodim 1425 Jeneponto, selanjutnya ke Baruga Kalabbirang, selanjutnya melajutkan perjalanan ke Kodim Bantaeng, Bulukumba, Sinjai hingga ke Korem 141 Toddopuli di Bone. (gus)

Polri Harus Netral di Pemilukada Selayar

Polri Harus Netral di Pemilukada Selayar
Seluruh anggota Polri di Polres Kabupaten Kepulauan Selayar, harus netral di pemilukada nantinya. Hal itu ditegaskan Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Drs H Moch Noor Subchan SIk.
Imbauan itu juga dicetak diselembar spanduk yang terpampang di Mapolres Selayar, sejak beberapa hari lalu. Spanduk yang terpasang tersebut bertuliskan ”TIDAK ADA PILIHAN LAIN POLRI NETRAL PILKADA 2010, KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”.
Dikatakan, imbauan ini berlaku bagi seluruh anggota polisi dan PNS lingkup Polres Kepulauan Selayar. Pasalnya, kepolisian Polres Selayar tidak punya kepentingan terhadap pemilukada Selayar, kecuali mengamankan terwujudnya pemilukada aman dan damai.
Netralitas untuk ditegakkan melalui spanduk yang terpajang di halaman Mapolres Selayar, sekaligus sebagai bentuk pelayanan dan kotak pengaduan terbukti dengan terpasangnya nomor Ponsel Kapolres Selayar, AKBP Moch Noor Subchan dengan nomor +6281 5773 5785. Seluruh warga bisa mengadu dinomor itu bila menemukan pelanggaran.
Sementara salah seorang anggota tim media keluarga Syahrir Wahab, SYI’AR, Muh ”Soga” Nur Alim, ditempat terpisah kepada Upeks, Rabu (26/5) sangat merespon imbauan tersebut. "Ini bukti bahwa kapolres ingin melihat pelaksanaan pemilukada di Selayar aman dan damai," katanya. (reproupeksden)

BARANG ANTIK KERAJAAN GOWA DI TEMUKAN DI SELAYAR



Sejumlah gambar keris pusaka saat di periksa oleh tim investigasi FPS. Terlihat ketua FPS dan sekretaris melihat lihat sejumlah benda benda pusaka asa kerajaan gowa yang ditemukan diselayar.

Visi dan Misi Pemkab. Selayar

Visi dan Misi Pemkab. Selayar A. VISI Pernyataan Visi merupakan ungkapan kata yang menggugah " Business Plan" menjadi hidup. Visi merupakan representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan pelanggan (masyarakat). Dengan demikian, Visi harus dapat menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan di masa depan atau memandang citra masa depan yang ideal yang hendak diwujudkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebagai implementasi dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Selayar menetapkan Visi Kabupaten yang diciptakan melalui suatu konsensus, serta menggambarkan sesuatu yang mungkin (tidak bersifat spekulasi) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, Visi kabupaten disusun untuk memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu semua stakeholder serta memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam peaksanaan. Adapun Visi Kabupaten Selayar di rumuskan sebagai berikut : " TERWUJUDNYA SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG MAPAN MANDIRI DAN BERKELANJUTAN " Visi Kabupaten Selayar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam visi Pemerintah Kabupaten Selayar dengan tetap memperhatikan kewenangan otonom Kabupten Selayar sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, serta dengan memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai berikut : " Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagi Kabupaten Maritim " Makna yang terkandung dalam Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagaiman yang tersebut diatas yaitu : " Pelayanan Prima " merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari para pelaksana Pemerintahan Selayar dalam rangka "Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" sebagai wujud hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai tingkat Pelayanan Prima tersebut, dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang kondusif kearah terciptanya penguatan ketahanan ekonomi wilayah yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas manusia. Pada kondisi yang demikian ini diharapkan akan dapat diwujudkan nuansa peran dan fungsi yang seimbang dan saling berinteraksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dalam suasana kehidupan demokrasi yang semakin berkembang dan mantap. " Kabupaten Maritim " merupakan kebulatan tekad dari aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kewenangan kabupaten dalam wilayah laut antar pulau, serta mengelola secara optimal segala potensi sumber daya kelautan yang diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan terjadinya transformasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritim yang religius. B. MISI Sebagai pemandu dalam mencapai tujuan ideal organisasi ditetapkan pula sejumlah misi yang disusun secara efisien dan efektif, inovatif dan kreatif serta memberikan gairah kerja pada semua komponen. Misi ini menggambarkan mengenai keberadaan dan penetapan tujuan yang tepat dengan sasaran menggambarkan keadaan ideal yang ingin diwujudkan dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan tercapai. Rumusan Misi Kabupaten Selayar : 1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum. 2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh 3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional baik darat, laut maupun udara. 4. Mendorong transfomasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritime yang religius. Dalam upaya mencapai misi tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi "spirit" atau semangat yang mengilhami yang diadopsi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai - nilai yang dimaksud adalah : 1. Tappa' ri Allah Ta'ala, artinya yakin dan percaya kepada Allah SWT, yang terwujud pada setiap tindakan, perkataan dan perbuatan. 2. Kontu Tojeng, artinya konsisten dalam pencapaian cita-cita dan tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama. 3. Passamaturukang, artinya komitmen yang telah menjadi kesepakatan harus dilaksanakan dan diraih secara bersama. 4. Siri' artinya setiap orang akan merasa malu jika tidak berprilaku, bekerja dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan malu jika berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, aturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. 5. Assipakatau artinya saling menghargai dan saling menghormati. 6. Berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan, nilai keagamaan akan berperan sebagai norma dan penuntun dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, baik pemerintah, swasta, pemerintah maupun seluruh masyarakat.

KOMNAS HAM MINTA PEMKAB SELAYAR ADVOKASI NELAYAN LOKAL

KOMNAS HAM MINTA PEMKAB SELAYAR ADVOKASI NELAYAN LOKAL Pelaksanaan sosialisasi Hak Asasi Manusia HAM di jajaran pemerintah kabupaten kepulauan selayar hari ini kamis27/5 dilaksanakan di ruang pola kantor Bupati kepala Daerah Selayar. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Selayar yang diwakili oleh sekda selayar H.Zainudin.SH. Ketua komnas dalam sambutannya menyatakan bahwa kabupaten selayar adalah salah satu daerah yang mewakili sulawesi-selatan dimana tidak semua daerah di propensi ini menjadi pelaksana. Ujar ketua komnas dihadapan para peserta sosialisasi HAM. Ketua komnas HAM juga menyatakan bahwa salah satu daerah pesisir di kabupaten selayar yang di informasikan sering mendapat masalah ham adalah nelayan desa parak dimana ruang dan wilayah tangkap sering dimasuki oleh nelayan dari luar, seharusnya ini mendapat perhatia serius dari pemkab selayar ujar ketua Komnas Ham. Hal ini kemudian mendapat tanggapan positif dari pemerintah kabupaten selayar yang diwakili oleh sekda selayar.

tinggal 26 hari lagi Pilkada Selayar. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih.

Tinggal 26 hari lagi Pilkada Selayar. Pastikan anda terdaftar sebagai pemilih.
STOP JANJI PROGRAM GRATIS AGAR MASYARAKAT TIDAK BINGUNG Sejumlah tokoh masyarakat dari wilayah kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu kabupaten kepulauan Selayar pada Senin 17/5 sekitar pukul 16.00 wita datang ke kantor Forum Peduli Selayar (FPS), jalan Sultan Hasanudin No.77 benteng Selayar dengan maksud menanyakan kebenaran sejumlah program program para calon Bupati dan wakil Bupati Selayar peserta pilkada selayar 2010, dimana salah satu kandidat calon kemudian memberikan penyampaian kepada masyarakat diwilayah tersebut dalam setiap pertemuan dan silaturahim yang dilakukan oleh para calon yang menurut para tokoh masyarakat setempat perlu dipertanyakan . Misalnya terkait penyampaian seorang kandidat calon wakil bupati yang mengaku mampu menggratiskan masyarakat dari beban pembayaran listrik bila dirinya terpilih nanti. Kemudian sejumlah program lainnya yang menurut penilaian awam sangat menguntungkan dan membantu kehidupan mereka. Para pemuka masyarakat dari 2 wilayah kecamatan ini, diterima Arsil Ihsan, Ketua FPS dan sejumlag pengurus yang kebetulan masih berada di kantor. Arsil menjelaskan bahwa semua calon berhak menyampaikan program unggulannya ketika nanti menjabat, sehingga tidak tertutup kemungkinan akan dilaksanakan. Arsil membandingkan masalah listrik selayar saat ini yang di layani oleh PLN. Sejak berpuluh puluh tahun menangani listrik PLN masih merugi dan menemukan banyak kendala secara tehniks baik dalam operasional maupun dalam pengembangan, padahal pemerintah kabupaten Selayar dalam 2 tahun terakhir telah banyak bekerjasama dengan PLN guna memikirkan kebutuhan listrik masyarakat Selayar, namun masih saja ada kendala untuk kesempurnaan sebuah pelayanan, malah Bupati Selayar Drs.H.Syahrir wahab MM dan Pimpinan PT.PLN telah bersepakat untuk membangun jaringan listrik diwilayah kahu-kahu, gusung, dopa, manarai dan dongkalang yang berada di gugusan pulau Pasi. Bila pada tahun depan kemudian tiba tiba listrik bisa gratis kepada masyarakat Selayar seperti yang dijanjikan oleh salah satu kandidat calion wakil bupati, ya kita harus bersyukur, kalau tiba tiba listrik nyala normal dan gratis. Jelas Arsil dihadapan para pemuka masyarakat yang datang ke kantor FPS menanyakan hal itu. Ketika seorang pemuka masyarakat bernama Tinri, Pemuka Masyarakat dusun Kalebonto mendesak kepada ketua FPS mengenai kebenaran janji itu bisa betul terwujud atau tidak , Arsil kemudian meminta untuk menanyakan langsung saja ke calon yang menyatakan bisa memberikan gratis listrik. Tapi bila secara pribadi saya berpikir dan mencoba mengkaji selama hidup saya mengenal pelayanan jasa dan pelayanan umum milik pemerintah, selamanya menang teori belaka, Tegas arsil ihsan.
Pemilukada Mojokerto Membara Massa Obral Bom Molotov, Belasan Mobil Dinas Dibakar KERUSUHAN. Perusuh memukuli anggota polisi di Halaman DPRD Mojokerto, Pembakaran mobil akibat Kerusuhan (kiri bawah), kemarin (21/5). (FOTO ARIEF/RADAR MOJOKERTO) MOJOKERTO -- Aksi rusuh dan unjuk rasa yang menyertai proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sering terjadi. Tapi, aksi rusuh dan unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Mojokerto Jumat pagi, 21 Mei, bisa jadi adalah yang terparah di Indonesia. Setidaknya dalam satu tahun terakhir. Bom molotov diobral, puluhan mobil dinas dibakar, dan beberapa aparat kepolisian juga menjadi korban keberingasan massa. Kerusuhan itu berawal dari kedatangan massa secara bergelombang ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto sejak sekitar pukul 08.30 WIB. Saat itu di gedung wakil rakyat tersebut digelar acara penyampaian visi dan misi para calon bupati-wakil bupati. Pilkada di Kabupaten Mojokerto kali ini diikuti tiga pasangan calon. Nomor urut satu adalah pasangan Mustofa Kamal Pasa dan Choirun Nisa’ (Manis) yang diusung tujuh partai (PKB, PPP, PKS, PAN, PKPB, PBB dan Patriot). Nomor urut dua, pasangan Suwandi (incumbent) dan Wahyudi (Wasis) yang diusung PDIP, Golkar, dan Demokrat. Nomor urut tiga dari jalur independen: Khoirul Badik dan Yazid Kohar (Kokoh). Sebenarnya ada satu pasangan lagi yang sudah memenuhi syarat dari sisi dukungan partai politik. Mereka adalah KH Dimyati Rosyid dan M Karel. Tapi, keduanya dicoret KPUD karena tak lolos tes kesehatan. Pencoretan tersebut membuat pendukung Dimyati marah. Sejak pencoretan itu, aksi unjuk rasa menentang keputusan KPUD sering terjadi. Dan, kerusuhan yang terjadi kemarin diyakini merupakan rentetan dari aksi unjuk rasa sebelumnya. Itu terlihat dari poster-poster yang dibawa sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pilkada agar distop atau ditunda. Sejak pukul 08.30 WIB massa mulai datang di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto. Saat itu, di dalam gedung dewan, pasangan Manis menyampaikan visi dan misinya. Selanjutnya, pasangan incumbent (Wasis) menyampaikan visi dan misi. Saat itulah kegaduhan dari luar gedung mulai terjadi. Massa yang datang semakin banyak hingga mencapai ratusan orang. Mereka merangsek ke gerbang barat gedung DPRD. Sebenarnya aparat kepolisian sudah menghalau mereka. Awalnya upaya itu efektif. Tapi, massa yang datang semakin banyak sehingga aparat kepolisian kewalahan. Apalagi, saat itu massa mulai beringas dan berani menyerang aparat. Akhirnya pengunjuk rasa –beberapa di antara mereka membawa pentungan besi– berhasil menerobos penjagaan polisi. Jalan masuk ke area gedung dewan dan pemkab semakin terbuka setelah massa melemparkan bom molotov secara membabi buta. Ada yang diarahkan ke petugas, ada juga yang dilemparkan ke gedung dewan. Di halaman kantor pemkab massa merusak dan membakar mobil yang diparkir. Tak hanya mobil dinas (mobdin), namun juga mobil pribadi. Dengan menggunakan pentungan, massa merusak kaca mobil-mobil itu. Sebagian di antara mereka melempari kendaraan itu dengan bom molotov. Dengan cepat, mobil-mobil itu pun terbakar. Massa juga melemparkan bom molotov ke kantor bagian keuangan dan PDE. "Bom molotov itu dilempar dari kaca ini. Kacanya pecah. Molotov masuk ke sini dan membakar dokumen keuangan ini," ungkap seorang pegawai bagian keuangan. Sekelompok orang yang sebagian mengenakan penutup wajah itu terus melanjutkan aksi. Mereka berkeliling memburu mobdin (mobil dinas). Dari kantor bappeda, massa bergerak ke sebelah kantor bagian keuangan. Beberapa mobil yang diparkir di dekat masjid dibakar. Termasuk mobdin badan legislasi (banleg) yang dibeli tahun ini. Mobdin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Syaiful Fuad dan mobil Wawali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus yang ditinggal menghadiri undangan penyampaian visi dan misi juga tak luput dari serangan massa. Mobil Syaiful rusak parah dan mobil Wawali Mojokerto terbakar. "Semua ada 33 mobil yang rusak parah. Yaitu, 25 unit mobil dinas dan delapan unit mobil pribadi. Di antara jumlah itu, 12 unit terbakar dan yang lain rusak," ungkap Kabaghumas Setdakab Mojokerto Alfiah Ernawati. Aksi massa itu pun berusaha dihalau aparat kepolisian. Akhirnya, aparat berhasil memukul mundur massa. Dalam waktu yang bersamaan, polisi mengamankan puluhan orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Untuk memadamkan api yang melalap mobil-mobil itu, didatangkan dua unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Mojokerto. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Syaiful Fuad menyampaikan, meskipun terjadi kerusahan di luar gedung, pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program pasangan calon terus berjalan. Seluruh pasangan calon menyampaikan visi dan misinya hingga selesai. "Soal kejadian tadi, ya kami prihatin," katanya. (jpnn)
Kejari Periksa 12 Warga PH Minta Direktur PIP Dibebaskan Camat Biringkanaya Zulkifli Nurdin, tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kampus Politeknik Ilmu pelayaran (PIP) hingga Senin (24/5) masih terbaring sakit di RS Bhayangkara. Sudah enam hari Zulkifli di rawat. Ia dilarikan ke rumah sakit beberapa jam setelah resmi ditahan kejari. Penyidik Amir Syarifuddin yang juga Kasie Pidana Khusus Kejari Makassar membenarkan, tersangka yang diduga turut menandatangani kesepakatan pencairan anggaran di rekening Lurah Untia Ardiansyah bersama tiga tersangka lainnya, masih sakit. " Kami sudah terima hari ini (kemarin-red) surat keterangan dokter dari RS Bhayangkara. Kondisi Zulkifli masih sakit," tegas Amir. Dilaporkan, kondisi Zulkifli masih syok. Dokter ahli jiwa Kompol dr Purwanta yang menanganinya menyatakan, kondisinya belum memungkinkan untuk dikembalikan ke tahanan. Sementara itu, di Kantor Kejari Maakassar, sebanyak 12 orang saksi dari warga Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dimintai keterangan terkait kasus ini. Ke-12 warga ini adalah penerima dana pembebasan lahan PIP. Mereka adalah Daeng Rani Bin Roa, H Solle A Hamid, Kamaruddin, Tangnga Halid, H Supu, Syamsul Munir, Hj Hamida, Hj Nurhayati Kasim, H Tajuddin Daeng Sarrang, Nompo T, Hj Dinda, Sahabu. Usai diperiksa, Daeng Rani (58) kepada wartawan mengatakan, tanah miliknya yang dibebaskan sebanyak 500 meter persegi. "Ada 5 are seharga Rp 39 Juta. Uangnya sudah saya belikan motor dua unit," jelas Daeng Rani. Amir Syarifuddin mengaku, pemeriksaan saksi untuk mengetahui jumlah tanah yang dibebaskan, termasuk jumlah dana yang diterima warga. "Kami akan memeriksa warga lainnya yang turut menerima ganti rugi. Sudah ada 60 persen hasil penyidikan dan rencananya awal Juni berkasnya sudah rampung untuk pelimpahan ke pengadilan," ujar Amir. Hari Ini Kejari Beri Tanggapan Sidang gugatan praperadilan yang diajukan g Direktur PIP Agus Budihartono melalui kuasa hukumnya, Salasa Albert, Abdul Razak dan M Sakil, digelar di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin. Salasa Albert saat membacakan gugatannya di depan hakim tunggal I Wayang Karya mengatakan, tanggal 7 Mei 2010 tesangka Agus Budihartono dan Kasman telah dipanggil oleh termohon Kejari Makassar untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi. Namun dalam surat panggilan tersebut, tidak menyebutkan secara mendetail kasus korupsi apa dan ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi apa. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP angka I Surat panggilan kepada tersangka harus jelas dan mendetail atau menguraikan dengan jelas tindak pidana korupsi apa yang diduga keras dilakukan oleh para tersangka. Terkait surat panggilan, termohon yakni Kejari Makassar kepada tersangka secara yuridis bukan surat panggilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan karena dalam surat panggilan tersebut tidak tertulis kata-kata '' Untuk keadilan''. "Walaupun menurut hukum surat panggilan kepada tersangka tidak jelas atau kabur akan tetapi tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya tetap menghormati panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar," jelas Salasa. Malahan tersangka kata Salasa, telah meminta kepada termohon praperadilan yakni Kejari Makassar agar memperbaiki surat panggilan. Akan tetapi termohon tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut, dengan alasan bahwa surat panggilan kepada para tersngka sudah jelas sesuai dengan sprint . Kemudian para tersangka ditahan berdasarkan pertimbangan diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, meminta kepada majelis hakim agar membebaskan tersangka. Usai pembacaan gugatan praperadilan, pihak termohon dari Kejari Makassar akan mengajukan tanggapannya atas gugatan pemohon (repro bkm26/5).

Syi'ar Janji Asuransikan Warga


Syi'ar Janji Asuransikan Warga
Berbagai cara dilakukan pasangan calon bupati/calon wakil bupati untuk meraih simpati pemilih. Di Selayar, pasangan Syahrir Wahab-Saiful Arif (Syi'ar) menjanjikan asuransi bagi masyarakat Selayar.
Dalam rilisnya kepada Fajar, kemarin, Syahrir yang berstatus incumbent mengatakan asuransi itu akan direalisasikan setelah dirinya terpilih menjadi bupati Selayar periode 2010-2015.
Menurutnya, janji asuransi itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk. Mantan sekretaris kabupaten Jeneponto itu yakin asuransi itu bisa diwujudkan terhadap sekira 120 ribu warga Selayar.
"Siapapun warga Selayar akan dilindungi asuransi," jelas Syahrir seperti ditirukan juru bicaranya, Dg Mangeppek, Senin, 24 Mei.
Untuk asuransi tersebut, setiap warga Selayar akan dibayarkan premi asuransinya oleh pemerintah sebesar Rp 10.000. Total anggaran yang dibutuhkan untuk membayar premi sekira Rp 1,2 miliar per tahun.
Syahrir menjelaskan, bagi warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan akan mendapatkan santunan sebesar Rp 4 juta. Sementara yang meninggal biasa mendapat santunan Rp 2 juta.
Untuk merealisasikan janji tersebut, pemerintah akan menjalin kerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi.
"Kami ingin rakyat memiliki ketenangan dalam bekerja," jelas Syahrir. Pada Pemilukada Selayar 2010, pasangan Syia'ar akan ditantang pasangan Syamsul Alam Ibrahim-Ince Langke dan pasangan Nursyamsina Aroeppala-Gunawan Muchtar.
Pasangan Syamsul Alam-Ince Langke berambisi mengalahkan Syi'ar. Pada pilkada 2005 lalu, Syamsul dan Ince yang masing-masing maju sebagai calon bupati harus mengakui keunggulan Syahrir Wahab-Nursyamsina Aroeppala.(reprosap)




FPS PERTANYAKAN PEMERIKSAAN TIANG LISTRIK SELAYAR KE KEJATI SULSELBAR.

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN PENGADAAN TIANG LISTRIK KEJATI SUL-SEL.

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN DUGAA KASUS KORUPSI PENGADAAN TIANG LISTRIK TA.2009 APBD SELAYAR YANG TELAH DIPERIKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUL-SELBAR. ADA APA DAN BAGAIMANA HASILNYA UJAR KETUA FPS ARSIL IHSAN KEPADA SEJUMLAH WARTAWAN

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN PENGADAAN TIANG LISTRIK KEJATI SUL-SEL. FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN DUGAA KASUS KORUPSI PENGADAAN TIANG LISTRIK TA.2009 APBD SELAYAR YANG TELAH DIPERIKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUL-SELBAR. ADA APA DAN BAGAIMANA HASILNYA UJAR KETUA FPS ARSIL IHSAN KEPADA SEJUMLAH WARTAWAN

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN PENGADAAN TIANG LISTRIK KEJATI SUL-SEL.

FPS PERTANYAKAN KELANJUTAN DAN HASIL PEMERIKSAAAN DUGAA KASUS KORUPSI PENGADAAN TIANG LISTRIK TA.2009 APBD SELAYAR YANG TELAH DIPERIKSA DI KEJAKSAAN TINGGI SUL-SELBAR. ADA APA DAN BAGAIMANA HASILNYA UJAR KETUA FPS ARSIL IHSAN KEPADA SEJUMLAH WARTAWAN

"Preman" Bupati Takalar Intimidasi Wartawan


"Preman" Bupati Takalar Intimidasi Wartawan
Korban Melapor ke Polda, Pelaku Harus Ditangkap

KORBAN KEKERASAN. Wartawan Harian Fajar, Amrullah Basri melapor ke Polda Sulsel, Selasa 25 Mei. Selain diseret, Amrullah juga diintimidasi oleh "preman" Bupati Takalar, Ibrahim Rewa. (FOTO JUMAIN/FAJAR)
MAKASSAR -- Tindakan kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa wartawan Harian Fajar, Amrullah Basri yang bertugas di Kabupaten Takalar. Amrullah diancam oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bernama Tawang. Sebelum menjadi anggota Satpol PP, Tawang disebut-sebut sebagai preman Bupati Takalar, Ibrahim Rewa.
Adapun kronologis kejadian, Tawang yang bertugas di kantor Bupati Takalar, menarik paksa Amrullah saat tengah mewawancarai Ketua Komisi III DPRD Takalar, Mukhtar Maluddin, Selasa, 25 Mei pukul 12.00. Saat itu, pelaku memaksa Amrullah ikut dengannya meninggalkan gedung DPRD Takalar.
Menurut Amrullah, hal itu dilakukan Tawang atas perintah putra Bupati Takalar yang juga anggota DPRD setempat, Natsir Ibrahim yang akrab disapa Nojeng. Kebetulan, Tawang juga merupakan sopir pribadi Nojeng. Sebelum ditarik paksa saat wawancara, Nojeng sempat melihat Amrullah.
"Ketika melihat saya, Nojeng lalu menelepon dua kali. Pertama memanggil Tawang datang ke gedung DPRD Takalar sembari menyatakan kalau saya ada meliput di DPRD. Setelah itu menelepon lagi seseorang bernama Nyau dengan perintah yang sama untuk mendatangi saya," ungkap Amrullah.
Setelah menelepon, lanjut Amrullah, Nojeng kemudian bertanya dimana tempat tinggal Amrullah. Tak lama berselang, Tawang datang dan langsung menghampiri Amrullah atas arahan Nojeng yang juga Ketua Partai Golkar Takalar. Pelaku kemudian menarik paksa tangan amrul untuk ke luar dari halaman gedung DPRD.
Namun, Amrullah berontak dan berpegangan pada besi tangga DPRD Takalar hingga terjatuh ke tanah. Kemudian pelaku memegangi kerah baju Amrullah. Saat itulah, anggota dewan dan staf DPRD ke luar ruangan sehingga pelaku menghentikan aksinya lalu meninggalkan Amrullah.
"Saya sempat bertanya kepada pelaku ada masalah apa?. Lalu Nojeng mengatakan pada saya kenapa masih memuat berita tentang selebaran kekayaan Bupati Takalar yang diduga hasil korupsi dan fee proyek yang mengalir ke anak-anaknya," ucap Amrul meniru pernyataan Nojeng.
Setelah kejadian itu, Amrul lalu ke kantin DPRD Takalar. Di tempat ini, Tawang kembali mendatanginya dan memberi ancaman. Pelaku berujar "Kejadian ini jangan diberitakan. Saya tidak takut. Kalau masih mau hidup, jangan dibesar-besarkan".
Ancaman tersebut membuat Amrul tidak menerima baik karena sudah membelenggu kebebasan pers.
Usai mengancam, Tawang lalu meninggalkan Amrul. Tetapi kemudian, muncul lagi seorang pria yang diduga suruhan putra Bupati Takalar bernama Daeng Nyau. Dia lalu meminta Amrul agar menyelesaikan masalah ini secara baik-baik.
"Dia meminta saya supaya insiden tersebut dan pemberitaan tentang bupati tidak dibesar-besarkan lagi. Kemudian mengatakan pada saya, kalau memang buntu dia akan memakai cara lain," beber Amrul.
Aksi intimiidasi ini kemudian dilaporkan Amrul ke Polda Sulsel, Selasa kemarin pukul 18.00 Wita.
Saat melapor, Amrul didampingi Penasihat Hukum PT Media Fajar, Ridwan Jhony Silamma, Wakil Pemimpin Redaksi Harian Fajar, Muhammad Yusuf AR, Koordinator Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi, Upi Asmaradana, serta 10 orang wartawan media cetak dan elektronik.
Laporan Amrul diterima perwira piket Polda Sulsel, Komisaris Polisi Muhammad Natsir. Menurut Upi Asmaradana, pelaku telah melanggar UU Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. "Ini sebuah bentuk kekerasan terhadap wartawan. Pelakunya harus ditahan," tegas Upi.
Upi berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi karena mengganggu aktivitas peliputan. Hal serupa diutarakan Ridwan J Silamma. Dikatakan, perbuatan pelaku telah membelenggu kebebasan pers dan sangat berbahaya ke depannya jika dibiarkan.
Kecaman atas kejadian ini juga datang dari Ketua AJI, Mardiana Rusli, Ketua IJTI Husain Abdullah, dan pengurus PJI Jumadi Mappanganro.
Bupati Takalar, Ibrahim Rewa yang ingin dikonfirmasi belum berhasil. Dua nomor ponselnya yang dihubungi berkali-kali malam tadi dalam posisi tidak aktif.
Namun, putra Bupati Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng, mengaku tidak pernah memerintahkan preman berbuat kasar terhadap Amrullah. Dia mengaku hanya ingin bicara baik-baik terkait pemberitaan tentang ayahnya.
"Saya hanya ingin menanyakan pada Amrul, kenapa selalu memberitakan yang menyudutkan. Tapi, sama sekali tidak ada perintah untuk berbuat kasar. Masak itu saya mau lakukan di gedung DPRD," elak Nojeng, malam tadi.
Nojeng juga membantah jika ada preman yang mendatangi Amrul, melainkan seorang PNS. Nojeng pun meminta untuk difasilitasi dipertemukan dengan Amrul guna membicarakan persoalan ini.
"Sebagai kakak hanya ingin bertanya pada adiknya. Tidak ada maksud lain," kilahnya.
(ram)

TPS di Pulau Rawan Dicurangi

TPS di Pulau Rawan Dicurangi Polres Pangkep Sudah Antisipasi AKBP Idil Thabransyah PANGKAJENE -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat kepolisian mesti memberi perhatian khusus terhadap kotak suara dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di pulau. Soalnya, TPS yang ada di wilayah kepulauan sangat rawan terjadi kecurangan. Jumlah TPS di wilayah kepulauan mencapai 70 buah. Kapolres Pangkep AKBP Idil Thabransyah juga membenarkan tingginya tingkat kerawanan kecurangan di wilayah pulau. Tetapi Idil mengaku sudah menyiapkan taktik untuk mengantisipasi masalah tersebut. "Karena TPS di pulau yang paling rawan, maka kita siagakan satu personel untuk satu TPS. Kalau di daerah daratan, satu personel bisa menjaga dua sampai empat TPS,” kata Kapolres AKBP Idil di ruang kerjanya, Selasa 25 Mei kemarin. Untuk mengamankan kotak kertas suara, pihak polres sudah berkoordinasi dengan KPU maupun panwas untuk menambah satu gembok pada kotak kertas suara. Kunci gembok tersebut hanya dipegang oleh anggota intel. Menghindari adanya oknum polisi yang bisa diajak kerja sama, Kapolres AKBP Idil pun punya cara sendiri. "Saya sembunyikan dulu nama polisi dan daerah tugasnya. Nanti H-1, baru saya tunjuk siapa dan di mana pos tugasnya. Jadi polisinya juga tidak tahu akan ditempatkan di mana. Jika ada yang mau main curang, pasti akan kesulitan," ujar Kapolres. Sementara di daerah perkotaan, titik rawan adalah masa kampanye terbuka. Untuk itu, polres akan melakukan koordinasi dengan KPU dan panwas untuk menentukan jalur kampanye. Sebelumnya anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman Mustari sudah mengingatkan seluruh penyelenggara di Pangkep, termasuk PPK dan KPPS agar bekerja optimal dalam menyelenggarakan pemungutan suara. Kecurangan yang terjadi pada pemilu legislatif 2009 lalu diharap tidak terjadi pada pemilukada mendatang. (aha)

Agar Debat tak Sekadar Seremoni

Agar Debat tak Sekadar Seremoni Oleh: Nurmal Idrus (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Makassar) Nurmal Idrus Ada hal berbeda yang bakal mewarnai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada) di Indonesia tahun ini. Sesuai Peraturan KPU No 69 Tahun 2009, debat antarkandidat mesti dilakukan lima putaran. Berbeda dengan pemilukada sebelumnya yang debatnya hanya pelengkap, kali ini debat menjadi hal yang wajib. Khusus untuk Sulawesi Selatan (Sulsel) yang akan menggelar pemilukada di 10 daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel telah meminta kepada semua KPU kabupaten yang menggelar pemilukada untuk mengikuti petunjuk dalam peraturan KPU itu. KPU kabupaten sendiri telah menyusun tahapan kampanye pemilukada, termasuk di dalamnya debat yang akan berlangsung 6-19 Juni 2010. Sebelumnya, karena dianggap terlalu banyak, sempat beredar wacana untuk memangkas jumlah putaran menjadi hanya maksimal tiga kali. Selain terkait anggaran yang minim, para penyelenggara pemilukada di daerah menganggap lima putaran debat itu sebagai kegiatan yang tak banyak manfaatnya. Menurut mereka, meski hanya dua atau tiga kali tetapi jika dilakukan dengan berkualitas maka tentu akan melahirkan hasil yang bagus. Saya termasuk pihak yang tak setuju dengan rencana pemangkasan jumlah putaran debat itu. Makanya, dalam kapasitas sebagai anggota KPU Makassar, beberapa kali saya menyampaikan kepada rekan-rekan di 10 KPU kabupaten lain untuk tetap menggelarnya sesuai aturan. Menurut saya, tak ada alasan untuk memangkas kegiatan itu meski dengan alasan minimnya anggaran. Dengan berbagai cara, KPU kabupaten sebenarnya dapat meminimalkan anggaran yang dipakai untuk kegiatan itu. Misalnya, dengan memakai gedung DPRD untuk pelaksanaannya. Alasan bahwa banyaknya putaran debat membuat acara itu akan terkesan mubazir, juga tak bisa diterima. Justru dengan pengelolaan acara yang baik akan melahirkan sebuah debat dinamis dan berbobot. Terbitnya Peraturan KPU No 69 Tahun 2009 yang mengisntruksikan pelaksanaan debat tentu saja punya maksud yang dalam. Debat dianggap sebagai cara paling efektif untuk mengetahui kemampuan seorang calon kepala daerah. Meski kemudian debat diyakini tak akan banyak mengubah peta dukungan suara, tetapi lewat cara inilah pemilih bisa dengan mudah melihat kemampuan calon yang akan memimpin mereka untuk lima tahun ke depan. Untuk mencapai efektivitas debat yang baik tentu saja diperlukan berbagai cara dan trik. Jika hanya dilakukan untuk sekadar sebagai pelengkap saja, maka acara debat kandidat kali ini berpotensi menjadi ajang seremoni belaka seperti dikhawatirkan sebelumnya. KPU kabupaten tentu mesti mencari terobosan untuk menciptakan terjadinya debat yang berbobot. Karena tak ada format baku yang ditetapkan KPU Pusat, maka tentu saja kecerdikan dari pelaksana debat diperlukan dalam hal ini. Dalam teorinya, efektivitas debat akan banyak ditentukan oleh tema debat yang diusung dan juga keaktifan dari peserta debat. Selain itu, kemampuan moderator debat menjadi salah satu penentu. Dalam konteks debat pemilukada, tema debat menjadi hak KPU sepenuhnya untuk menentukannya. Tetapi, biasanya tema akan berputar pada masalah ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. KPU harus pintar-pintar menyesuaikan pemilihan tema dengan suasana forum. Misalnya, jika temanya ekonomi maka tentu saja yang paling bagus untuk memoderatorinya adalah mereka yang berlatar belakang ekonomi. Pengaturan sistem debat yang baik juga akan banyak menentukan efektivitas debat itu. KPU kabupaten bisa mengambil contoh dari pengalaman debat pilpres, beberapa waktu lalu. Untuk hal ini, penulis mempunyai pemikiran tentang model debat sederhana yang bisa dicontoh. Sesi pertama, dibuka dengan pemaparan visi dan misi pasangan calon. Waktunya, kira-kira 10 menit dengan memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk membacakan visi dan misi mereka secara singkat. Menurut hemat penulis, waktu 10 menit bisa dipakai jika pasangan calon di suatu daerah tak melebihi empat pasangan seperti di Barru atau Gowa. Tetapi untuk daerah seperti Soppeng yang mempunyai tujuh pasangan dan Luwu Utara yang bahkan mencapai sembilan pasangan, maka waktu maksimal bisa dipotong menjadi hanya lima menit. Satu jam adalah toleransi untuk pembacaan visi misi, sebab jika melebihi waktu itu akan berpotensi menjadikan debat tak lagi menarik. Sebagai catatan, jika debatnya memasuki putaran kedua dan selanjutnya, maka pemaparan awal adalah berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Sesi kedua, adalah sesi tanya jawab. Setiap pasangan calon akan bertanya kepasangan lain dan begitu pula sebaliknya. Pertanyaan mesti melingkupi isi visi misi pasangan yang ditanya. Jalannya tanya jawab mesti diatur dengan saksama. Setiap calon berhak bertanya kepada calon yang dapat giliran menjawab. Agar efektif dan tidak bertele-tele, waktu tiga menit untuk bertanya dan menjawab adalah paling baik. Dalam sesi ini kepemimpinan moderator dalam mengatur lalulintas debat menjadi kuncinya. Moderator bisa memotong jika ada pertanyaan yang melenceng dan tidak seharusnya. Begitupula moderator punya kekuasaan untuk memotong jawaban jika waktu telah terlewat. Sesi ketiga, adalah sesi jawab pertanyaan tertulis. Untuk sesi ini, KPU kabupaten sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dalam amplop yang akan dipilih secara acak oleh pasangan calon. Agar fair, maka pertanyaan yang dibuat mesti lebih banyak dari jumlah pasangan calon. Jika misalnya jumlah pasangannya tujuh, maka minimal pertanyaan yang dibuat adalah dua kali lipatnya atau 14. Pertanyaan-pertanyaan itu dimasukkan dalam amplop dan dipilih acak oleh pasangan calon. Moderatorlah nanti yang akan membacakan pertanyaannya dan kemudian dijawab oleh pasangan calon. Waktu tiga menit menurut penulis adalah waktu yang maksimal untuk satu pasangan calon menjawab pertanyaan itu. Titik tersulit dalam sesi ini adalah bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot dengan tingkat kesulitan yang sama. Namun, kesulitan ini bisa dieliminasi dengan melibatkan moderator yang dipakai dan mempelajari visi dan misi calon yang telah disetor ke KPU. Sesi keempat, adalah penutup. Sesi ini sering disebut sebagai closing statemen. Dalam waktu maksimal satu menit, moderator bisa memberikan kesempatan kepada setiap pasangan calon untuk menyampaikan kata terakhirnya. Pasangan calon diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan apa saja yang ingin disampaikan termasuk mengkampanyekan diri. Untuk seluruh proses di atas, KPU mesti mempertimbangkan sistem giliran berbicara pada pasangan calon. Untuk sesi pertama misalnya, moderator bisa memulainya berdasarkan nomor urut calon untuk berbicara. Tetapi untuk sesi dua, tiga dan empat, ada baiknya jika dilakukan undian tentang siapa yang mesti berbicara lebih awal. Pada akhirnya, kesuksesan dari debat ini akan banyak ditentukan oleh seberapa besar keinginan para pasangan calon untuk memanfaatkannya. Sebab, pada hematnya, mesti dianggap tak akan terlalu banyak memengaruhi ekspektasi pemilih, tetapi bobot dan kemampuan pasangan calon akan terlihat dengan baik lewat ajang seperti ini. Pemilih tentu tak mau membeli kucing dalam karung. Tak hanya ingin melihat calon pemimpin mereka lewat baliho yang banyak terpasang. Mereka tentu menantikan apa yang akan diberikan sang pemimpin ketika ia memimpin kelak. (*)

Golkar Kekurangan Tokoh

Golkar Kekurangan Tokoh Beberapa daerah yang masih belum melakukan musda Golkar seperti Luwu, Bone, Jeneponto dan Pare-pare, nampaknya makin tak menentu. Hingga saat ini, waktu pelaksanaanya masih belum jelas. Hal ini disinyalir karena Golkar kekurangan tokoh di daerah Menurut Wakil Ketua DPD I Golkar, HM Roem, di DPRD Sulsel, Selasa (25/5), dari beberapa daerah tersebut memang masih ada beberapa daerah yang mengaku kekurangan tokoh untuk maju. "Dengan alasan itulah mereka meminta musda di tunda dulu," katanya. Menurutnya, hampir semua daerah meminta sendiri musdanya untuk ditunda. Padahal, sebelumnya mereka sendiri yang meminta musda dipercepat. Roem mengaku Luwu dan Pare-pare secara terbuka meminta musdanya ditunda karena alasan masih belum ada orang yang siap maju, sementara Jeneponto korwilnya telah bicara-bicara untuk melakukan musda, namun masih belum ditetapkan. Untuk Bone sendiri menurut Roem hingga saat ini memang masih belum melaporkan kesiapannya untuk melakukan musda. "Jadi memang belum ditahu apakah disana juga kekurangan tokoh atau tidak," tandasnya sambil mengiyakan jika Bone tidak mungkin kekurangan tokoh. Pembahasan ulang musda Golkar di empat daerah tersebut akan dilaksanakan dalam pekan ini. "Sementara target akhir kita, musda selesai Juni mendatang karena setelah ini, kita masih akan melakukan rakerda," tutup Roem. Sementara untuk Musda Makassar, masih menunggu ke empat daerah ini menyelesaikan musda. Ketua Panitia Musda Golkar Makassar, Sainuddin Sarjiman belum lama ini mengaku, musda Makassar terlaksana berpatokan dari empat musda yang belum selesai tersebut. (reproupeksmg08)
Kejari Periksa 12 Warga PH Minta Direktur PIP Dibebaskan Camat Biringkanaya Zulkifli Nurdin, tersangka kasus dugaan korupsi pembebasan lahan kampus Politeknik Ilmu pelayaran (PIP) hingga Senin (24/5) masih terbaring sakit di RS Bhayangkara. Sudah enam hari Zulkifli di rawat. Ia dilarikan ke rumah sakit beberapa jam setelah resmi ditahan kejari. Penyidik Amir Syarifuddin yang juga Kasie Pidana Khusus Kejari Makassar membenarkan, tersangka yang diduga turut menandatangani kesepakatan pencairan anggaran di rekening Lurah Untia Ardiansyah bersama tiga tersangka lainnya, masih sakit. " Kami sudah terima hari ini (kemarin-red) surat keterangan dokter dari RS Bhayangkara. Kondisi Zulkifli masih sakit," tegas Amir. Dilaporkan, kondisi Zulkifli masih syok. Dokter ahli jiwa Kompol dr Purwanta yang menanganinya menyatakan, kondisinya belum memungkinkan untuk dikembalikan ke tahanan. Sementara itu, di Kantor Kejari Maakassar, sebanyak 12 orang saksi dari warga Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya dimintai keterangan terkait kasus ini. Ke-12 warga ini adalah penerima dana pembebasan lahan PIP. Mereka adalah Daeng Rani Bin Roa, H Solle A Hamid, Kamaruddin, Tangnga Halid, H Supu, Syamsul Munir, Hj Hamida, Hj Nurhayati Kasim, H Tajuddin Daeng Sarrang, Nompo T, Hj Dinda, Sahabu. Usai diperiksa, Daeng Rani (58) kepada wartawan mengatakan, tanah miliknya yang dibebaskan sebanyak 500 meter persegi. "Ada 5 are seharga Rp 39 Juta. Uangnya sudah saya belikan motor dua unit," jelas Daeng Rani. Amir Syarifuddin mengaku, pemeriksaan saksi untuk mengetahui jumlah tanah yang dibebaskan, termasuk jumlah dana yang diterima warga. "Kami akan memeriksa warga lainnya yang turut menerima ganti rugi. Sudah ada 60 persen hasil penyidikan dan rencananya awal Juni berkasnya sudah rampung untuk pelimpahan ke pengadilan," ujar Amir. Hari Ini Kejari Beri Tanggapan Sidang gugatan praperadilan yang diajukan g Direktur PIP Agus Budihartono melalui kuasa hukumnya, Salasa Albert, Abdul Razak dan M Sakil, digelar di Pengadilan Negeri Makassar, kemarin. Salasa Albert saat membacakan gugatannya di depan hakim tunggal I Wayang Karya mengatakan, tanggal 7 Mei 2010 tesangka Agus Budihartono dan Kasman telah dipanggil oleh termohon Kejari Makassar untuk didengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Korupsi. Namun dalam surat panggilan tersebut, tidak menyebutkan secara mendetail kasus korupsi apa dan ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi apa. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 112 KUHAP angka I Surat panggilan kepada tersangka harus jelas dan mendetail atau menguraikan dengan jelas tindak pidana korupsi apa yang diduga keras dilakukan oleh para tersangka. Terkait surat panggilan, termohon yakni Kejari Makassar kepada tersangka secara yuridis bukan surat panggilan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan karena dalam surat panggilan tersebut tidak tertulis kata-kata '' Untuk keadilan''. "Walaupun menurut hukum surat panggilan kepada tersangka tidak jelas atau kabur akan tetapi tersangka dengan didampingi kuasa hukumnya tetap menghormati panggilan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar," jelas Salasa. Malahan tersangka kata Salasa, telah meminta kepada termohon praperadilan yakni Kejari Makassar agar memperbaiki surat panggilan. Akan tetapi termohon tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut, dengan alasan bahwa surat panggilan kepada para tersngka sudah jelas sesuai dengan sprint . Kemudian para tersangka ditahan berdasarkan pertimbangan diduga keras melakukan tindak pidana korupsi. Untuk itu, meminta kepada majelis hakim agar membebaskan tersangka. Usai pembacaan gugatan praperadilan, pihak termohon dari Kejari Makassar akan mengajukan tanggapannya atas gugatan pemohon (repro bkm26/5).

Andi Makmur Dkk Dinilai Bersalah Hasil Pemeriksaan Jamwas Kejakgung

Andi Makmur Dkk Dinilai Bersalah Hasil Pemeriksaan Jamwas Kejakgung JAKSA NAKAL. Nurni Parahyanti (kiri) usai diperiksa Tim Pemeriksa Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung di Kejati, Rabu 24 Pebruari. (FOTO JUMAIN/FAJAR) MAKASSAR -- Empat jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, masing-masing Andi Makmur, Aharuddin Karim, Nurhidayah, dan Wahyudi D Trijono, menjalani pemeriksaan secara intensif di ruang Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Sulselbar, A Nurwinah, Rabu 24 Februari. Mereka diperiksa oleh Inspektur Pidana Khusus (Pidsus) pada Jamwas Kejakgung, Dr Burhanuddin, dan Inspektur Pembantu Pidsus pada Jamwas, Ashari. Para terlapor yang diduga melakukan pemerasan terhadap Direktur PT Aditya Reski Abadi (ARA), Djusmin Dawi sebesar Rp 160 juta, diperiksa silih berganti. Mereka dipanggil satu per satu menjalani pemeriksaan di ruang Aswas Kejati Sulselbar. Pemeriksaan Andi Makmur dkk dihadiri langsung Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Hamzah Tadja. Hanya saja, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar itu tidak terlibat langsung memeriksa. Dia hanya memutar rekaman pembicaraan antara A Makmur bersama salah seorang tersangka kasus dugaan kredit fiktif BTN Syariah Makassar, Djusmin Dawi. Rekaman pembicaraan terkait pemerasan itu diputar Jamwas di ruang Kajati Sulselbar, Adjat Sudradjat. "Kita sudah putar rekamannya. Saya juga dengar langsung dan itu memang benar suaranya," ucap Adjat. Setelah memastikan suara dalam rekaman itu adalah milik Andi Makmur, Adjat menegaskan bahwa jaksa yang melakukan percakapan, serta melakukan pertemuan dengan tersangka kredit fiktif merupakan pelanggaran kode etik kejaksaan. "Jelas ini melanggar kode etik. Masa jaksa melakukan pertemuan dengan tersangka di warkop dan hotel. Namun pengakuannya, dia yang diminta untuk bertemu," kata Adjat. Dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan jaksa itu, tim pemeriksa Jamwas Kejakgung berharap agar pihak yang mengetahui kasus pemerasan itu bisa hadir memberikan keterangan. Salah satunya adalah Djusmin Dawi. "Sebab kalau pun mereka tidak hadir, tim akan tetap jalan. Salah satunya, kita tentu akan mencari bukti-bukti lain," ujar Inspektur Pembantu Pidana Umum III Jamwas Kejakgung, Chaerul Amir. Dalam proses pemanggilan terhadap Djusmin maupun pihak lainnya, Adjat menyebutkan telah dua kali melayangkan surat panggilan. Hanya saja, hingga kemarin, saksi yang dipanggil belum pernah muncul. Padahal di pihak Kejati Sulselbar, sudah ada 11 jaksa yang diperiksa. Pembatalan Banding Pada kesempatan sama, Tim Pemeriksa Jamwas Kejakgung juga menyampaikan telah memeriksa para jaksa yang diduga melakukan perbuatan tercela dalam kasus pembantaran terdakwa narkoba. Begitu pula jaksa yang menangani kasus merek (sound system). Dalam kasus itu, ungkap Chaerul Amir, jaksa mengakui dengan sengaja dan sadar mencabut upaya banding yang telah dilakukan sebelumnya. "Jaksa berinisial 'N' mengaku bersalah karena mencabut banding. Pengakuan itu saat kita lakukan pemeriksaan," ucap Chaerul Amir. Dalam kasus merek, Chaerul menyebut dua inisial jaksa yang menangani kasus sebagaimana laporan yang masuk di Kejakgung. Selain "N", Chaerul juga menyebut nama berinisial "R". Dalam kasus merek, ada tiga perkara yang sudah diputus pengadilan yang oleh jaksa penuntut umumnya, "N" dan "R" langsung menyatakan banding. Jaksa "N" menangani dua kasus, dan sisanya jaksa "R". Entah atas pertimbangan apa, belakangan keduanya (N dan R) mencabut upaya banding yang dilakukannya. Terdakwa dalam kasus ini masing-masing, Rusdi, Andre dan Wempi. "Kita sementara telusuri apakah pencabutan banding ini karena jaksa menerima uang atau tidak. Jaksa bersangkutan juga tidak bisa mengungkapkan alasan dia mencabut bandingnya," jelas Chaerul. Berdasarkan informasi yang diperoleh, jaksa berinisial "N" dimaksud adalah Nurni Parahyanti. Nurni sendiri telah diperiksa Tim Jamwas sejak Selasa, atau hari pertama pemeriksaan. Sementara terkait pembantaran terdakwa kasus psikotropika, Chaerul menyebutkan pihaknya telah memeriksa semua jaksa yang terlibat menangani kasus narkoba itu. Chaerul menyebutkan bahwa posisi jaksa dalam masalah ini hanya melakukan penetapan hakim yang menangguhkan penahanan terdakwa narkoba dengan alasan sakit. Namun dalam surat penangguhan penahanan itu, juga ditegaskan bahwa ketika terdakwa sudah sembuh, maka mereka harus kembali ketahanan. "Ini yang sementara kita telusuri, apakah terdakwa narkoba yang dibantar itu sampai sekarang masih sakit, atau malah sudah sembuh tapi tidak dilakukan penahanan. Proses penahanan setelah terdakwa sembuh itu merupakan tanggung jawab jaksa untuk melakukan eksekusi, tanpa harus koordinasi lagi dengan hakim," jelasnya. Dalam kasus pembantaran terdakwa narkoba, Chaerul menyebutkan ada enam terdakwa yang dibantar. Mereka adalah Jusri, Irwan, Jumriati, Ahmad Yani, Maike, dan Phie Eddy. Sementara terkait kasus suap yang melibatkan Kasubsi Penuntutan Kejari Makassar, A Muh Dachrin, Chaerul menyebutkan pihaknya telah memeriksa seluruh saksi, termasuk jaksa Dachrin. Hanya saja, proses pemeriksaan terhadap Dachrin masih terus berlangsung. (sah)

ARSIP BERITA MEDIA SELAYAR

TRANS MEDIA GROUP

Pemuda Adalah Kekuatan

DPD  K N P I
 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 20 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend@yahoo.co.id-
CP-085 342 70 70 70-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR