Penjaringan Calon Sekda di Kabupaten Kepulauan Selayar memasuki tahap verifikasi berkas dan tahapan wawancara serta tes kompetensi oleh Panitia. Sebanyak 9 nama ikut bertarung menjadi Sekda Selayar Dr. Ir. Marjani Sultan MSi dilantik menjadi Ketua Pengurus Daerah IKA SMANSA Makassar Kab. Kep. Selayar periode 2016 - 2019 Muh.Basli Ali Bupati Kep.Selayar Perintahkan Kepala Inspektorat Daerah Lakukan Audit Anggaran Makan-Minum Di Rsud KH.Hayyung Belum ada kejelasan waktu terkait adanya issu mutasi dan lelang jabatan eselon dua yang akan dilaksanakan oleh pemkab hingga saat iniREDAKSI MC-I DAN ADMIN BLOG INI MEMINTA MAAF ATAS TIDAK LANCARNYA UP-DATE INFORMASI AKIBAT GANGGUAN JARINGAN IT YANG DIGUNAKAN KIRIMKAN TERUS INFORMASI, KEJADIAN DAN BENCANA YANG TERJADI DISEKITAR ANDA MELALUI LAYANAN SMS ELSHINTA 081 180 6543 KIRIMKAN INFORMASI ANDA KE LAYANAN SMS 081241927000

TOP THIS BLOG

Media Selayar. Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Medianya Orang Selayar

Penulis Media Selayar on Kamis, 10 Juni 2010 | 18.38.00

Guna mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Selayar, Forum Peduli Selayar (PFS) meminta pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah, KPUD setempat untuk lebih gencar melakukan langkah-langkah antisipasi dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Kami dari Forum Peduli Selayar meminta kepada lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah, untuk lebih gencar turun ke masyarakat melakukan sosialisasi guna menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan pada penyelenggaraan kepala daerah mendatang di Selayar ini," terang Ketua PFS, Muh Arsil kepada BKM, Rabu kemarin.
Dikatakannya, langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk memperkecil semua rasio kesalahan yang dapat mencederai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. "Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Selayar kami harapkan panitia pelaksana, pihak keamanan, dan pengawas bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga apapun hasilnya bisa diterima oleh semua pihak," katanya.
Dari data pemilu legislator lalu, jumlah TPS yang ada di Selayar sebanyak 329 dengan jumlah wajib pilih 86.258, jumlah desa 74 dari 10 kecamatan se-Kabupaten Selayar. "Ini adalah data pemilu legislator lalu, bila memang undang-undang transfaransi publik di hormati, bukan saja data mentah tersebut yang di-up date, tapi kasus pemilu yang dilanjutkan ke meja hijau dan segala hal yang menyangkut penggunaan anggaran baik yang salah maupun yang benar harus diekspose melalui media, kalau memang pelaksaan kepala daerah ini mau berjalan dengan transparan," tandasnya.

radiocontrend

Penulis Media Selayar on Selasa, 08 Juni 2010 | 14.59.00

PBNU Kutuk Serangan Israel

PBNU Kutuk Serangan Israel ke Kapal Relawan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk serangan Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan "Mavi Marmara" yang menewaskan belasan relawan. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin (31/5), mengatakan apa pun alasannya tindakan Israel itu tidak bisa dibenarkan dan merusak upaya perdamaian yang didukung berbagai pihak di seluruh dunia. "PBNU sejak awal tidak menginginkan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ini pastinya merusak upaya perdamaian," kata Said Aqil. PBNU menyatakan tindakan Israel kali ini tidak bisa didiamkan dan mendukung upaya pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar untuk ambil bagian menyelesaikan tragedi itu. Apalagi 12 warga negara Indonesia yang turut dalam rombongan misi kemanusiaan itu hingga kini belum tentu nasibnya. "Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar kita mendukung pemerintah Indonesia untuk ikut mengupayakan perdamaian di jalur Gaza," kata Said Aqil. NU, sambungnya, telah melakukan upaya-upaya agar cita-cita Palestina merdeka bisa terwujud. Mavi Marmara yang ditumpangi 700 relawan dari berbagai negara merupakan salah satu dari enam kapal "Freedom Flotilla" atau armada kebebasan yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Israel menembaknya dengan dalih tentara mereka dikeroyok para penumpang kapal itu. [antara/mut

Pers; Kebebasan yang (Kadang) Kebablasan

Pers; Kebebasan yang (Kadang) Kebablasan Pewarta-Indonesia, Dua belas tahun yang lalu, reformasi menjadi tonggak awal sejarah baru bagi bangsa Indonesia menatap masa depannya yang selama hampir tiga puluh dua tahun terkungkung oleh rezim orde baru. Salah satunya adalah Pers yang “ditertibkan” oleh pemerintah orde baru. Dari rahim reformasi pula kemudian lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur kemerdekaan dan kebebesan Pers sebagai bagian independen dalam memberikan informasi secara benar, bertanggung jawab dan berimbang kepada publik. Reformasi pula yang mengawali berdirinya berbagai media massa di Indonesia, baik dalam skala nasional, lokal maupun regional, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 UU Pers: Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers (1), Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia (2). Dalam perkembangannya, sangat terasa berbagai kelemahan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tersebut. Salah satunya adalah ketiadaan UU tersebut secara tegas mengatur tentang kode etik wartawan dan sanksi bagi wartawan yang melanggar kode etiknya, dengan hukuman pidana. Setidaknya hal itu terlihat dalam Pasal 7 ayat 2: “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Kelemahan tersebut yang dijadikan “kekuatan” oknum wartawan mengatasnamakan pers untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, misalnya dengan melakukan “pemerasan” terhadap sumber informasi. Pasal 6 dalam Kode Etik Jurnalistik juga terasa masih melindungi pers atau wartawan yang tidak mendasarkan tugas dan profesinya secara profesional. Pasal 6 tersebut berbunyi, ”Wartawan Indonesia tidak menyalah-gunakan profesi dan tidak menerima suap”. Penafsiran yang digunakan terhadap pasal ini adalah, (a). Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum, (b). Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. (Wikisource.org). Bagaimana jika sumber berita diminta sejumlah uang oleh oknum wartawan atas dasar peliputan berita, bahkan dengan agak sedikit “memaksa”? Belum ada sanksi tegas yang dituangkan dalam bentuk UU Pers. Apalagi agak sulit untuk melacak apakah seorang wartawan benar-benar ditugaskan untuk meliput suatu berita kepada sumber berita dari kantor atau perusahaan pers masing-masing. Kelemahan UU Pers tersebut yang dimanfaatkan oleh oknum wartawan untuk “memeras” sumber berita dengan dalih, “setiap orang, institusi pemerintah harus transparan terhadap pers”. Menurut hemat saya, hal itu turut menjamur hingga ke tingkat daerah. Sehingga kita tak bisa menampik fakta ada yang disebut dengan “wartawan amplop atau wartawan bodrek, wartawan tanpa koran”, dan lain sebagainya yang berkeliaran di daerah. Jika dicermati sedemikian rupa, banyak faktor penentu perilaku oknum wartawan melakukan tindakan tersebut, yang pada akhirnya merusak citra pers di tengah-tengah masyarakat. Pertama; lemahnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang lebih memberikan leleluasaan dan kebebasan kepada Pers tanpa diiringi oleh aturan tegas ketika Pers melakukan tindakan yang berada di luar jalur profesionalitasnya sebagai seorang jurnalis atau wartawan. Kedua; UU Pers yang membebaskan setiap warga negara untuk membentuk perusahaan pers sendiri, terutama di era Reformasi. Pembentukan tanpa kontrol yang benar dan tepat menjadikan banyaknya media massa terbit hanya untuk kepentingan jangka pendek sekelompok orang tertentu. Ketiga; kesejahteraan para wartawan yang kadang terabaikan oleh perusahaan Pers, sehingga dengan adanya kesempatan dan “kebebasan” pers yang keliru dimanfaatkan oleh oknum wartawan untuk “memeras” sumber berita atas dasar transparansi, fakta dan kebenaran yang harus diungkapkan kepada mereka (wartawan tersebut). Kesejahteraan, terutama bagi para wartawan daerah yang dibawah Upah Minimum Regional (UMR) mengakibatkan oknum wartawan mencari “penghasilan” lain dengan memanfaatkan profesinya tersebut. Fakta yang tampak di lapangan setidaknya akan dapat diminimalisir jika pers ditempatkan secara berimbang, baik dari proses pembentukannya, lembaga pengawas pers, perlindungan hukum sumber berita atau informasi atas pers yang melaksanakan tugas jurnalistik, hingga kepada perhatian perusahaan pers terhadap kesejahteraan para wartawan atau jurnalisnya. Masyarakat pun perlu secara aktif mengawasi, melakukan kontrol sosial, agar pers tidak menyalahgunakan wewenang kebebasan pers sehingga menjadi kebablasan. Jika tidak, akan terus berkembang oknum-oknum yang menyalahgunakan profesinya, yang pada akhirnya akan merusak citra pers di ranah publik secara umum.(*) Sumber :Pewarta Indonesia.com ---------- >>> Catatan Jurnalis; Tulisan ini merupakan kritik terhadap fakta yang penulis saksikan sendiri dalam suatu moment kegiatan...Semoga menjadi evaluasi bagi semua stakholders, khususnya dalam bidang Pers atau jurnalistik agar tidak merusak citra Pers Indonesia dalam masyarakat...>>> ( M. Luthfi Munzir A. M. Burhan

KASUS KORUPSI NGAMBANG TANPA TINDAK LANJUT NEGARA


2  BEBAS,  3 NGAMBANG ,  9 MENUNGGU
 KM TAKA BONERATE ENTAH DI MANA   ?

PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI  YANG DI DENGUNGKAN OLEH PRESIDEN SBY  SETIDAKNYA TELAH MEMBUAT PARA PELAKU KORUPSI  SEPERTI CACING KEPANASAN , DI MANA DALAM PENGUNGKAPAN  KASUS KORUPSI  SEJUMLAH ELEMEN DI BERI RUANG UNTUK IKUT BERPARTISIPASI DALAM PENGUNGKAPANNYA. NAMUN SAYANG,  KARENA DI KABUPATEN SELAYAR SULAWESI-SELATAN HAL INI TIDAK BERJALAN SEPERTI WILAYAH LAIN DI INDONESIA,
SEBUTLAH SEBUAH KASUS DUGAAN KORUPSI YANG MELIBATKAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF KABUPATEN SELAYAR, HAL MANA KE DUA LEMBAGA TERSEBUT DI DUGA TELAH MERUGIKAN DAERAH DALAM  PENYIMPANGAN ANGGARAN APBD SELAYAR TA.2002, TERKAIT PEMBELIAN KAPAL FERI KM.TAKABONERATE SEBESAR 5,5 M RUPIAH , YANG DI DUGA TERJADI MARK UP DALAM PEMBELIANNYA,

DALAM PROSES PENANGANAN KASUSNYA, HAKIM TELAH  MENVONIS  MANTAN BUPATI SELAYAR PERIODE 1999/2004, AKIB PATTA DAN KETUA DPRD SELAYAR PERIODE 1999/2004,INCE LANGKE.YANG DI LAKSANAKAN  DI DUA TEMPAT PERSIDANGAN YANG BERBEDA, AKIB PATTA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DAN INCE LANGKE IA DI PENGADILAN NEGERI SELAYAR.
SELAIN TEMPAT SIDANG YANG BERBEDA, PROSES PENANGANAN TERHADAP KE DUANYA JUGA BERBEDA, YAKNI AKIB PATTA DI TAHAN SELAMA PROSES PENYIDIKAN JAKSA DARI PENGADILAN TINGGI MAKASSAR SEMENTARA INCE LANGKE TIDAK DI TAHAN OLEH JAKSA DARI KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR.  SELAIN PENANGANAN YANG BERBEDA PUTUSAN HAKIM YANG MENANGANI JUGA BERBEDA, DI MANA HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKASSAR MEMVONIS PENJARA 1 TAHUN PENJARA KEPADA AKIB PATTA,  SELANJUTNYA DI BEBASKAN  OLEH PENGADILAN TINGGI SULAWESI SELATAN, DIBANDING INCE LANGKE YANG LANGSUNG DI BEBASKAN OLEH PUTUSAN  HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR.

SELAIN KE DUA PETINGGI KABUPATEN SELAYAR YANG TELAH MENDAPAT VONIS HAKIM ,  TIGA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR TELAH DULUAN MENDAPAT VONIS HAKIM PN.SELAYAR , KE TIGANYA MASING-MASING MENDAPATKAN PUTUSAN TIGA TAHUN PENJARA, NAMUN HANYA 3 BULAN YANG DI JALANI DI RUTAN SELAYAR, SELANJUTNYA MELAKUKAN UPAYA HUKUM UNTUK DI TAHAN DI LUAR RUTAN ALIAS TAHANAN KOTA,DAN HINGGA SAAT INI BELUM MENDAPAT KEPASTIAN HUKUM DALAM KASUS DUGAAN KORUPSI INI .  KE TIGANYA ADALAH , JENEWALI RAHIM,S.SOS, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN SELAYAR,  ROSMAN SE, KEPALA BAGIAN EKONOMI PEMKAB SELAYAR DAN  DIREKTUR PT.SUC ,PERUSAHAAN INVESTOR PELAKSANA PROYEK PEMBELIAN DAN PENGOPERASIAN KAPAL FERI KM.TAKABONERATE.  


SETELAH SEJUMLAH PROSES  HUKUM DI LAKSANAKAN UNTUK MENGUNGKAP FAKTA DARI DUGAAN KASUS KORUPSI 5,5 MILIAR DANA APBD SELAYAR TA.2002 ,  SAAT INI 9 ANGGOTA DPRD SELAYAR PERIODE 1999/2004 YANG MERUPAKAN PANITIA ANGGARAN DALAM PENGADAAN KAPAL TERSEBUT , JUGA DI DUDUKKAN SEBAGAI TERDAKWA, NAMUN  SAYANG SEKALI  DALAM PROSES HUKUM YANG DI LAKSANAKAN TERKESAN HANYA SANDIWARA BELAKA, BISA DI BAYANGKAN KETIKA 9 ANGGOTA DPRD SELAYAR PERIODE 1999/2004  YANG MENJADI TERDAKWA DALAM KASUS INI , SAAT INI KEMBALI MENDUDUKI  PANTIA ANGGARAN PERIODE 2004/2009, MALAHJ DI ANTARANYA ADA YANG MENDUDUDKI KETUA KOMISI DI DPRD SELAYAR. AKIBATNYA PROSES PERSIDANGAN PUN TERSENDAT. HAL INI DI BUKTIKAN DENGAN PANJANGNYA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI SELAYAR, HINGGA MENCAPAI 35 KALI SIDANG , DI MANA SEBAGAIAN BESAR PERSIDANGAN HANYA DI AGENDAKAN SEBAGAI SIDANG TERTUNDA YANG TENTU SAJA SANGAT TIDAK SESUAI DENGAN PERADILAN DI NEGERI INI. YANG MENJADI PERTANYAAN KENAPA APARAT PENEGAK HUKUM KITA TIDAK TEGAS KEPADA SEMBILAN TERDAKWA DENGAN MEMBERIKAN PENAHANAN ATAU MEMBERIKAN SANGSI JIKA TIDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN. MALAH DARI FAKTA HUKUM YANG ADA DI SETIAP PROSES PERSIDANGAN KASUS DUGAAN KORUPSI APBD SELAYAR INI , BARANG BUKTI SEBUAH KAPAL FERI KM TAKABONERATE TIDAK PERNAH DI HADIRKAN ATAU TERCATAT DALAM PENGANANAN HAKIM , NAMUN KAPAL MILIK PEMERINTAH DAN MASYARAKAT INI , DI KONTRAKKAN DAN DI OPERASIKAN TANPA DI KETAHUI KEMANA HASIL DAN SIAPA YANG MENGOPERASIKANNYA. KETIKA PENULIS MENANYAKAN KEPADA JPU,  AJI SUKARTAJI SH. MALAH BERKELIT DAN MEMBANARKAN NAMUN MENURUTNYA HAL INI ADALAH KEBIJAKAN DARI ATAS.

PROSES PERSIDANGAN DARI DUGAAN KASUS KORUPSI DANA APBD SELAYAR SEBESAR 5,5 RUPIAH DARI PEMBELIAN KAPAL FERI KM TAKABONERATE HINGGA SAAT INI MASIH BERLANJUT, NAMUN HASIL PERSIDANGANNYA BOLEH DI KATA TELAH DI KETAHUI OLEH MASYARAKAT KABUPATEN SELAYAR , YAKNI TIDAK ADA PERSOALAN”” , BAIK YANG TELAH MENJADI TERDAKWA” TIDAK BERUPAYA HUKUM UNTUK PENGEMBALIAN NAMA BAIKNYA SETELAH MENDAPAT VONIS BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN , DI KAITKAN DENGAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI  PEJABAT PUBLIK YANG TELAH RUSAK NAMANYA KARENA DI DUGA MELAKUKAN KORUPSI MAUPUN  UPAYA LAINNYA UNTUK MELURUSKAN PERSOALAN YANG SEBENARNYA, AGAR MASYARAKAT TIDAK MERASA DI BOHONGI DENGAN APA YANG MEREKA DENGAR DAN LIHAT SELAMA INI. YANG PALING PENTING ADALAH “ KEMANA KAPAL KM TAKA BONERATE YANG SELAYAR TELAH BELI DI PULAU JAWA” DAN KALAU MEMANG KAPAL ITU BUKAN MILIK SELAYAR , LANTAS KEMANA DAN SIAPA YANG MENGGUNAKAN DANA APBD SELAYAR TA.2002 SEBESAR 5,5 M, TERSEBUT ??
PENULIS KEMUDIAN BERUSAHA MENGHUBUNGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELAYAR SEJAK TAHUN 2006  YANG TELAH BERGANTI SEBANYAK 2 KALI, NAMUN JAWABAN YANG SAMA DI LONTARKAN OLEH KEPALA KEJAKSAAN LAMA DAN BARU,  BEGITUPUN DENGAN SEJUMLAH HAKIM YANG LAMA DAN YANG BARU , ATAU MUNGKIN KARENA MEREKA TIDAK MERASAKAN BEBAN UTANG DAERAH YANG HARUS DI BAYARKAN DARI APBD SELAYAR HINGGA SAAT INI .

MUNGKIN DENGAN DI MUATNYA TULISAN INI, SEMUA YANG TERKAIT DAN YANG BERWENANG BISA MEMBERIKAN MASUKAN DAN DORONGAN SERTA BANTUAN AGAR KIRANYA  PENEGAK HUKUM DI BUMI TANADOANG SELAYAR DAPAT  LEBIH TEGAS DALAM MENJALANKAN AMANAH UNDANG-UNDANG. BUKAN MALAH SEBALIKNYA KETIKA MEMBACA TULISAN INI KEMUDIAN MENDAPAT CELAH UNTUK MENDAPATKAN KESEMPATAN.


PENULIS .        :ARSIL IHSAN .
ALAMAT         : JLN. MKR BONTO.NO 20 BENTENG SELAYAR.
NO.CONTAC   : 085242097000.
TELEPON        : 0414.22376
E-MAIL            : radiocontrend@yahoo.co.id.

TABUNG GAS WAJIB MENGGUNAKAN STANDART SNI

Penulis Media Selayar on Senin, 07 Juni 2010 | 23.16.00

SNI wajib tabung gas mulai berlaku 1 Juli
Pemerintah akan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI wajib) untuk produk tabung gas, kompor gas dan regulator gas, guna mendukung program konversi minyak tanah ke gas. Kebijakan itu akan efektif berlaku mulai 1 Juli 2008.

Regulasi SNI wajib tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perindustrian No. 92/2007 tentang pemberlakuan SNI terhadap lima produk industri secara wajib. Pemberlakuan SNI wajib untuk dua produk lainnya adalah katup (valve) dan selang yang menurut rencana diberlakukan pada tahun depan.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan Depperin telah mengeluarkan SNI wajib atas lima produk pendukung program konversi minyak tanah ke gas sehingga diharapkan dapat menjamin mutu hasil industri dan mencapai daya guna produksi serta melindungi konsumen dari peredaran produk bermutu rendah.

"Seluruh pabrik harus memenuhi SNI wajib. Ada 24 pabrik kompor gas yang harus memenuhi SNI dan sejauh ini kami menilai mereka bisa memenuhinya. Menjaga mutu sangat diperlukan. Semua produk industri harus menjaga kualitas," katanya, baru-baru ini.

Dalam Permen No. 92/2007 tertanggal 30 November, Menperin menetapkan SNI tabung baja elpiji yakni SNI 1452:2007, katup tabung baja SNI 1591:2007, kompor gas satu tungku SNI 7368:2007, regulator tekanan rendah untuk tabung baja elpiji
SNI 7369:2007, dan selang karet SNI 06-7213-2006.

Direktur Logam Ditjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan terhitung mulai 1 Juli tidak boleh ada kompor gas, tabung gas dan regulator gas yang diperdagangkan tanpa SNI.

Adapun SNI wajib untuk produk selang dan katup gas, kata Putu, diperkirakan baru bisa diberlakukan tahun depan setelah pelaku industri mampu memenuhi standar tersebut. Tiga prasyarat wajib yang harus dipenuhi produk selang yakni tidak mudah terbakar, retak dan bocor.

"Untuk selang dan valve mungkin agak tertunda pemberlakuan SNI wajib-nya, karena spesifikasinya masih tinggi dan kami harus menunggu kesiapan industri di dalam negeri. Untuk saat ini, produk selang gas yang digunakan cukup hanya memenuhi spesifikasi teknis," katanya.

Dia menambahkan produk tabung baja elpiji yang telah diproduksi dan beredar sebelum pemberlakuan Permen No. 92/2007,
paling lambat dalam tempo 10 tahun harus telah selesai menjalani uji ulang oleh produsen tabung sesuai dengan ketentuan. "Tabung elpiji yang telah lulus uji tetap akan diperiksa lagi setiap satu tahun sekali."

Dalam SNI wajib tersebut, aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan lingkungan serta efisiensi produk menjadi pertimbangan tertinggi. Untuk tabung gas, ketentuan SNI wajib tersebut nantinya akan berlaku untuk seluruh ukuran produk mulai dari 3 kg hingga 50 kg, sedangkan SNI kompor gas untuk sementara diberlakukan untuk produk kompor gas satu tungku dan Depperin tengah menyusun SNI wajib untuk kompor gas dua tungku.

Rawono Sosrodimulyo, Chairperson PT Aditec Cakrawiyasa, produsen kompor gas merek Quantum, menyatakan tidak ada masalah dengan pemberlakuan SNI wajib, karena sejauh ini perusahaan telah menerapkan standar tersebut.

"SNI wajib ini tidak akan memengaruhi harga, yang penting semua produsen harus konsisten memenuhi dan menjaga kualitas mutu produk sesuai dengan SNI,"ujarnya.

Kapasitas naik

Ketua Umum Asosiasi Produsen Tabung Baja (Asitab) Tjiptadi mengatakan kapasitas produksi tabung akan mengalami penambahan sekitar 2,4 juta unit pada 2009, menyusul rencana investasi empat perusahaan dengan nilai sekitar Rp40 miliar-Rp50 miliar.

"Ada rencana ekspansi empat perusahaan. Itu cukup membantu untuk menambah kapasitas produksi tabung pada tahun depan. Permintaan pasar yang begitu besar telah mendorong minat swasta untuk menggarap industri ini," katanya.

Dengan target kapasitas produksi 600.000 tabung per tahun dan asumsi investasi sebesar Rp10 miliar per perusahaan, maka kapasitas produksi dalam negeri diproyeksikan mencapai 31,6 juta unit per tahun.

Saat ini, kapasitas terpasang industri tabung nasional tercatat 29,2 juta unit dengan jumlah pemain sebanyak 28 perusahaan.

"Kami berharap ekspansi industri tabung didukung ketersediaan pasokan energi, khususnya listrik PLN."
(siti.munawaroh@bisnis.co.id)

Oleh Siti Munawaroh
Bisnis Indonesia

http://www.contrendindonesia.com

DEBAT KANDIDAT SELAYAR PERSIS ANAK ANAK

DEBAT KANDIDAT SELAYAR PERSIS ANAK ANAK BERTENGKAR DAN MENGADU KE ORTU
Arsil :  Ada kesan bahwa debat kandidat sengaja diarahkan untuk menyudutkan Syahrir Wahab

FPS.Selayar
Perjalanan tahapan pemilukada Kabupaten Kepulauan selayar memasuki minggu terakhir menjelang 23 Juni 2010, tahapan pelaksanaan telah sampai pada tahap masa kampanye. Selanjutnya sejumlah event penting telah dilaksanakan. Kegiatan Debat Kandidat Bupati Selayar yang dilaksanakan pada hari Minggu 6/6  oleh kpud selayar  berlangsung di ruang pola kantor bupati selayar, yang di hadiri oleh semua pasangan calon bupati dan wakil bupati selayar.  Debat diawali pukul 20.00 wita diawali dengan prakata oleh pengarah yang di kontrak  oleh pelaksana. Sedikitnya 200an undangan hadir dalam acara tersebut. Pelaksanaan debat kandidat ini mulai menghangat saat memasuki sesi  ke dua dimana seluruh kandidat mengutarakan sejumlah program dan target setelah menang pemilu, yang tertuiang dalam visi dan misi mereka. Kemudian ditanggapi oleh calon lainnya, dimana pada sesi ini banyak mendapat applaus dari undangan yang terdiri dari sejumlah pendukung calon.  Ketegangan sempat terjadi saat seorang calon Bupati mengarahkan sebuah pertanyaan yang bernada menyudutkan incumbent , yang dijawab oleh incumbent dan kemudian mendapat tanggapan lebih menyudutkan incumbent. Kondisi lebih panas lagi terjadi karena ulah sejumlah undangan yang sengaja meneriakkan slogan slogan dukungan mereka saat pertanyaan menyudutkan yang diarahkan ke incumbent kemudian dijawab. Ketegangan juiga terjadi diluar ruangan dimana massa pendukung incumbent yang mendengar melalui siaran radio ikut membalas berteriak bila dukungan mereka usai mnenjawab pertanyaan , sehingga jadilah acara tersebut riuh oleh yel , dan teriakan saling menuding yang diiringitepuk tangan.
Setelah berlangsung 2 jam atau setidaknya pukul  22 wita, semakin ramai warga yang berdatangan ke ruang pola kantor bupati selayar, dimana sebagian warga mengaku penasaran mau menyaksikan langsung kondisi yang terjadi  karena mereka mendengar dari sebuah siaran langsung radio dirumah serta diposko dukungan mereka.  Namun mereka terpaksa tidak masuk menyaksikan karena tertahan pada pintu gerbang memasuki kantor bupati selayar oleh pihak keamanan dengan alasan siaga satu. Selain itu petugas juga meminta undangan kepada warga yang bermaksud menyaksikan langsung. Bukan hanya warga yang dilarang tapi sejumlah wartawan peliput acara ini juga dilarang masuk.  Jadinya para warga yang tertahan kemudian berkumpul didepan kantor bupati selayar dengan membentuk kelompok kelompok sesuai dukungan mereka sambil mendengarkan siaran radio local yang menyiarkan acara tersebut.   Gita Megawati , salah seorang reporter media, menyayangkan sikap pelaksana dan pengamanan yang  terlalu over proteksi terhadap pelaksanaan debat kandidat selayar 2010 ini, pasalnya, bukan hanya di selayar yang melaksanakan kegiatan seperti ini dan dirinya mengaku selalu meliput acara seperti ini, dan pengamanan juga biasa biasa. Tidak seperti di selayar , eh malah seperti orang menjaga wilayah yang tidak aman, tutur Gita kepada media ini.  Sejumlah warga yang dimintai tanggapan malah menertawakan pihak keamanan yang terlalu over dan kuurang memahami kemauan warga yang sebatas mau menyaksikan. Kami ini bukan musuh para peserta dan bukan musuh yang dating mau mengamuk , kami hanya mau menonton pak , ujar warga bernama arman kepada pihak keamanan.  
Sementara itu Ketua Forum Peduli Selayar , Arsil Ihsan, menyayangkan sikap pelaksana dan pihak keamanan yang bertugas di lokasi kegiatan debat kandidat calon bupati selayar yang menerapkan hal ini, dengan alasan bahwa terbukti tidak terjadi sesuatu apapun pasca pelaksanaan, kemudian prosudure layanan public juga terabaikan karena pilih kasih memasukkan warga , selanjutnya  menghalang halangi kegiatan jurnalistik maka akan melanggar UU Pers . Ini bisa dipidanakan dan kami akan menindak lanjuti aduan reporter tersebut tegas arsil. Sementara saat ditanya tentang penilaiannya terhadap debat kandidat, arsil menjaweab bahwa biasalah kalau para kandidat pemilu seperti  jual kecap , semua pasti bagus dan jago berteori, buktinya adalah tidak satupun yang memperhatikan warga selayar yang tidak jadi masuk menonton karena tertahan di luar pintu masuk kantor bupati. Yang saya dengar dari radio , bahwa mereka ini berdebat dengan menyudutkan kandidat lain. Cara menyudutkannya adalah menyerang dengan sejumlah dugaan kesalahan , selanjutnya mereka terkesan mengadu kepada siapapun yang mendengar bahwa kandidat lawannya itu punya salah banyak, dan dirinya benar, inikan sama saja anak anak yang sehabis bertengkar kemudian pulang mengadu ke orangtuanya, kunci arsil.

RATUSAN TPS RAWAN

259 TPS di Gowa Ketegori Rawan 1
http://www.mediaContrendindonesia.com/Untuk mengamankan jalannya kampanye keempat pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gowa 6 sampai 23 Juni mendatang, Polisi Resort Kota (Polresta) Gowa, melakukan apel Mantap Brata Pemilukada dengan melibatkan personil dari Polresta Gowa, Dandim 1409, Satpol PP, Brigade 02, organisasi pemuda yang lainnya yang berlangsung di Lapangan Syekh Yusuf Discovery Sungguminasa, Sabtu (5/6).
Apel Pemilukada dihadiri Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo, Wabup Abdul Razak Badjidu, Ketua DPRD Ansar Usman, Dandim 1409 Letkol Aris Nurcahyo, para pimpinan SKPD dengan pembina upacara Kapolresta Gowa AKBP Rudi Hananto N.
Khusus Polresta Gowa akan menurunkan sebanyak 567 personil atau dua per tiga dari jumlah personil petugas kepolisian yang ada di daerah ini ditambah personil dari Polwiltabes Makassar dan Polda Sulselbar sebanyak 168 orang.
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polresta Gowa, Kompol Hardeny mengatakan, semua personil yang dipersiapkan ini bukan hanya bertugas mengamankan jalannya kampanye namun mereka juga akan bertugas sampai hari H atau hari pengcoblosan tanggal 23 Juni nanti.
''Pokoknya semua personil yang telah kita siapkan ini akan bertugas mulai pada saat kampanye hingga hari pengcoblosan," kata Hardeny seraya menambahkan gelar pasukan pengaman pemilukada ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni mendatang di Lapangan Syekh Yusuf Sungguminasa.
Khusus personil dari Polresta Gowa, Hardeny mengatakan akan disebar ke semua kecamatan yang ada. "Mengapa ini kita lakukan, karena mereka kita anggap mengetahui karakteristik daerah," ujarnya. Sementara personil dari Polwiltabes Makassar akan disiagakan dalam Kota Sungguminasa dan sekitarnya.
Pada kesempatan itu, Hardeny juga mengungkapkan, dari 995 total jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dipergunakan dalam proses pengcoblosan nanti, hanya 735 TPS yang dianggap aman. Sementara 259 TPS masuk kategori rawan I dan 1 TPS masuk dalam kategori rawan II.
''Khusus satu TPS yang masuk dalam kategori rawan II ini berada di Kecamatan Bungaya," ungkap Hardeny. Untuk menjangkau TPS tersebut hanya bisa dilakukan dengan berjalan kaki, sebab kendaraan roda dua dan empat tidak bisa kesana. (par)
Pejabat Lelang Tentukan Mutu Proyek Negara
http://www.mediaContrendindonesia.com/Hakikat lelang negara dalam Kepres 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sangat mulia.
Tujuannya, ingin meningkatkan transparansi dan kompetensi guna mewujudukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara.
Harapan lain, agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD berjalan efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing tidak diskriminatif.
Justru itu, pejabat yang mendapat wewenang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah harus profesional. Karena mereka itu, turut menentukan mutu sebuah proyek.
Penegasan tersebut ditandaskan Ketua Tim Pengkaji Undang-Undang DPP Lembaga Investigasi dan Monitoring (LIMIT), Ir Syamsuryadi kepada Upeks, Minggu (6/6) kemarin.
Untuk mewujdkannya, lanjut Syamsuryadi, tentunya perlu diawali dari pejabat yang terlibat dalam kepanitiaan/pejabat pengadaan barang/jasa.
Termasuk didalamnya, pejabat yang ditunjuk selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki pengakuan kompetensi terhadap jabatan itu.
Kompetensi dimaksud, memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Kepres 80/2003.
Kepres itu sesungguhnya berorientasi, mendapatkan mutu dan kualitas pekerjaan melalui lelang. Langkah tersebut harus diawali dari aparat pelaksanaan, tandas Syamsuryadi.
Dibagian lain, Syamsuryadi mengingatkan, penunjukan PPK dan panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa yang tidak kompoetitif sangat berbahaya.
Pertimbangannya, bukan hanya berimbas pada mutu pekerjaan pengadaan barang/jasa, tapi juga mengancam kerugian keuangan negara.
Selain itu, seorang PPK atau panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa, karena kurang memahami ruang lingkup tugas fungsinya, juga sangat rentan terjerat hukum, karena bertindak diluar aturan. Misalnya, KKN dll.
Konsekwensinya, selain berpeluang merugikan negara, juga potensial menjerumnuskan diri dalam perbuatan melawan hukum.
Pejabat yang demikian itu, bakal dijerat pasal kejahatan jabatan sesuai pasal 419 junto pasal 435 KUH Pidana.
Dibagian lain, diingatkan, tidaklah patut, jika seseorang yang menjabat PPK atau panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa diangkat, hanya karena di instansi itu belum ada pejabat yang bersertifikasi keahlian.
Pertimbangannya, Kepres 80/2003 menegaskan, panitia berjumlah gasal beranggotakan tiga orang.
Mereka itu harus memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan dan bidang lain yang diperlukan.
Baik dari unsur dalam maupun dari luar instansi bersangkutan.
Tak kalah pentingnya, tak patut pula, jika seorang pejabat PPK atau panitia/pejabat pengadaan barang/jasa, padahal yang bersangkutan belum bersertifikasi keahlian hingga batas akhir 31 Desember 2007.
Itu perlu, karena PP Nomor 06 tahun 2006 pasal 11 (2), Kepres 80/2003 pasal 52 ayat (1) dan (2) sangat jelas mengatur tentang batas akhir sertifikasi seperti yang diatur dalam UU, ujarnya, tegas Syamsuryadi mengingatkan. (arf)

CITRA ANAK SULSEL DIKHAWATIRKAN JK

JK Khawatirkan Citra Anak Sulsel
http://Contrendindonesia.com/Terkait maraknya Aksi demonstrasi yang berakhir bentrok dan pengrusakan fasilitas umum dan kampus yang dilakukan mahasiswa berakibat fatal pada pencitraan Makassar. Imbasnya juga kembali Mahasiswa itu sendiri.
Hal itu diungkapkan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009, HM Jusuf Kalla pada launching rehabilitasi pembangunan Wisma Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jl Bonto Lempangang, Minggu (6/6).
Menurutnya, sikap temperamental dan keras memang harus ada, tapi harus bersikap intelektual. Seorang kader HMI harus seperti itu, sehingga di Wisma HMI nanti disiapkan ruangan khusus perpustakaan bagi mahasiswa.
"Banyak mahasiswa hari ini yang mau berdiskusi, tetapi tidak tahu apa yang dibilang hanya sekedar mau tampil sok pintar. Itu disebabkan referensi tak ada," tandasnya.
Pria yang sering di panggil Daeng Ucu ini, juga mengingatkan aktivis mahasiswa Islam agar toleransi dapat menjadi acuan dalam beraktivitas maupun dalam sistem pengkaderan.
“Kita menghargai perbedaan budaya sebagai simbol keragaman yang berada di bawah simbol Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada kata positif kalau kadernya tidak macca, kalau ada kader yang mau menjadi pelopor perubahan silahkan, tapi harus intelektual, mau demo silahkan asalkan tidak merusak fasilitas umum dan menggangu kenyamanan warga lain," paparnya.
Selain itu, Mantan Ketua HMI Cabang Makassar tahun 70-an ini mengkhawatirkan kondisi kader HMI hari ini, kondisi internal setiap kader maupun organisasi kini tidak kuat dan sehat, pasalnya yang merusak suasana Makassar dan memberi cap sebagai kota demo anarkis adalah mahasiswa.
"Boleh emosi, siri, tapi yang positif bukan sikap temperamental preman yang digunakan. Siri bila tidak lulus, cita-cita tidak tercapai, sebab anak Sulsel yang berkiprah ditingkat nasional cukuplah banyak. Saya khawatir apakah 30 tahun ke depan anak Sulsel masih dapat mengharumkan dan mempertahankan image yang ada sekarang," jelasnya.
Selain itu, koordinator panitia pembangunan wisma HMI dan juga Pimpinan Kolektif Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Prof Amran Razak dalam laporannya mengatakan, pertemuan tersebut adalah pertemuan yang membawa berkah yang berawal dari musibah pertikaian kepolisian dan HMI Cabang Makassar.
"Karena selama ini pembangunan Wisma yang dicanangkan pemerintah barulah bisa terlaksana, sehingga nantinya harapan masyarakat wisma tersebut dapat menjadi Sekret Islami untuk umat Islam, sebab banyak kantor dan rumah di Jalan Bonto Lempangang yang harus di-Islamkan," tuturnya.
Pertemuan itu dihadiri tokoh masyarakat dan pengurus KAHMI, seperti Alwi Hamu, Prof Halide, Asiz Kahar Muzakkar, dan beberapa tokoh lainnya dari luar Makassar.
Anggaran pembangunan Wisma HMI Cabang Makassar pada tahap pertama dengan luas 167 meter persegi menggunakan biaya sebesar Rp154.500.000.
Tahap kedua yaitu pembangunan gedung perpustakaan dan ruang pertemuan dua lantai seluas 114 meter persegi dengan biaya Rp714.780.000 dan tahap ketiga pembangunan Kantor Kahmi, Badko dan Guest House setinggi 4 lantai seluas 117 meter persegi dengan biaya Rp1.519.380.000. Sehingga total anggaran pembangunan mencapai Rp2. 389.210.000. (mg16)

Jadilah Wartawan yang Benar

Jumlah media massa cetak dan elektronik, serta media online, apalagi kalau dihitung dengan wartawannya dewasa ini mungkin sudah sulit dihitung. Mantan Ketua PWI Pusat, Tarman Azzam pernah mengatakan bahwa jumlah media massa dan jumlah wartawan di Indonesia dewasa ini ''hanya Tuhan yang tahu.''
Oleh: Asnawin
(Ketua Seksi Pendidikan PWI Sulsel)

Perkembangan media massa yang mengikuti kemajuan teknologi informasi dan teknologi komunikasi, juga melaju dengan cepat. Begitu cepatnya, sampai-sampai aturan atau regulasi yang ada pun seolah-olah sudah ketinggalan.
Kode Etik Jurnalistik yang disepakati bersama puluhan organisasi pers pada tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pun tampaknya tidak lagi mampu menampung kebutuhan dan perkembangan yang ada.
Merasa perlu mewadahi dan merangkul media dan ''wartawan model baru'' (jurnalisme warga dan pengelola website / blog di internet), Dewan Pers kemudian memutuskan akan membuat Kode Etik Jurnalistik baru.
Bukan untuk menggantikan kode etik jurnalistik yang sudah disepakati bersama puluhan organisasi pers pada tahun 2006, melainkan guna merangkul atau membuat aturan tersendiri bagi masyarakat yang ingin terlibat atau dilibatkan oleh media massa dalam kegiatan jurnalistik.
''Dewan Pers akan membuat kode etik jurnalistik tersendiri bagi wartawan media online dan mengatur tentang jurnalisme warga (citizen journalism),'' kata Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, pada pembukaan Pelatihan Dasar Kewartawanan yang diikuti 75 peserta, di Ruang Diklat PWI Sulsel, Jl. AP Pettarani, Makassar, 3 Juni 2010.
Perkembangan dunia jurnalistik dewasa ini melaju cukup kencang. Media online berlari cepat, sehingga banyak pakar yang memprediksi media cetak dan media elektronik (radio dan televisi) akan tertinggal. Prediksi itu tampaknya sudah mulai terlihat kebenarannya. Buktinya, sudah banyak media cetak yang mati alias tidak terbit lagi selamanya atau ''hidup segan mati tak mau.''
''Dengan perkembangan tersebut, kedudukan kita (media cetak dan media elektronik) sekarang ada dimana? Inilah kenyataan yang ada sekarang dan inilah tantangan bagi kita semua,'' kata Zulkifli.
Media cetak yang mampu bertahan dan tetap eksis di era teknologi komunikasi dan era informasi dewasa ini hanyalah yang mampu melakukan berbagai penyesuaian, antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam membuat berita. Pelibatan masyarakat itulah yang disebut ''jurnalisme warga'' atau citizen journalism.
Media cetak juga mau tidak mau harus tampil dalam dua versi, yakni versi cetak dan versi online. Bahkan ada beberapa media cetak besar yang mengembangkan sayapnya dengan membuka radio siaran dan televisi.
Media massa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang ada hanyalah media massa yang perusahaannya sehat. Berdasarkan pemikiran itulah, Dewan Pers kemudian mengajak sejumlah pengusaha nasional untuk bersama-sama bertekad melakukan penyehatan perusahaan pers.
''Pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2010 di Palembang, Dewan Pers berhasil mengajak 18 pengusaha besar nasional menandatangani Piagam Palembang, tentang penyehatan perusahaan pers,'' ungkap Zulkifli.
Piagam Palembang berisi empat hal, yaitu pertama, semua media akan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, kedua, semua media harus tunduk kepada standar pendirian / perusahaan pers, ketiga, standar perlindungan wartawan, serta keempat, standar kompetensi wartawan.
Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, mengakui bahwa beberapa tahun terakhir banyak media cetak yang terbit musiman atau terbit karena ada yang mendanai untuk kepentingan sesaat, misalnya untuk kepentingan Pemilu atau Pilkada.
Selain itu, ada media cetak yang tidak menyiapkan gaji bagi wartawannya, bahkan sebaliknya wartawanlah yang diperintahkan mencari uang lalu menyetornya kepada pemilik koran.
''Ini 'kan tidak benar, tetapi itu dulu. Mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi,'' kata Zulkifli.
Khusus kepada wartawan, Ketua PWI Sulsel menyarankan agar terus menerus meningkatkan kualitasnya dengan banyak membaca, berdiskusi, serta mengikuti pelatihan jurnalistik. Ke depan, katanya, wartawan yang direkrut menjadi anggota PWI harus berijazah minimal Diploma Tiga (D3).
''Jadilah wartawan yang baik dan benar, tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik. PWI memerlukan kader-kader wartawan muda yang cerdas dan kuat mentalnya,'' kata Zulkifli.
Kapak dan Perempuan
Penulis yang dipercaya sebagai ketua panitia pada pelatihan dasar kewartawanan tersebut, juga memberikan motivasi agar rekan-rekan wartawan tidak pernah berhenti belajar, sehingga tidak ketinggalan informasi dan tidak terlindas oleh perubahan yang begitu cepat.
''Saya juga berharap rekan-rekan wartawan tidak mudah tergoda dengan berbagai macam iming-iming dan rayuan dalam melaksanakan tugas jurnalistik,'' kata penulis.
Penulis kemudian menceritakan sebuah anekdot tentang seorang petani yang tinggal di pinggiran hutan dan kerjanya antara lain mencari kayu di hutan dan kemudian menjualnya ke kota.
''Suatu hari, kampak yang menjadi andalan si petani penjual kayu jatuh ke sungai dan celakanya dia tidak bisa berenang. Si petani kemudian meminta bantuan dewa untuk mengambilkan kampaknya,'' ujar penulis memulai cerita.
Dewa kemudian datang membantu dan masuk ke dasar ke sungai. Tak lama kemudian, dewa muncul dan membawa kampak emas, lalu bertanya kepada si petani apakah kampak emas tersebut adalah miliknya.
''Kalau teman-teman wartawan berada pada posisi seperti si petani, apakah anda akan mengakui bahwa kampak emas tersebut adalah milik anda?,'' tanya penulis kepada peserta pelatihan.
Sebagian peserta mengatakan tidak, tetapi ada juga mengatakan iya sambil tersenyum. Penulis kemudian melanjutkan cerita bahwa si petani secara spontan mengatakan kampak tersebut bukan miliknya.
Dewa kemudian turun kembali ke dasar sungai dan muncul ke permukaan dengan membawa kampak perak, tetapi lagi-lagi si petani mengatakan kampak tersebut bukan miliknya.
Dewa sangat kagum atas kejujuran si petani. Tak lama kemudian ia turun ke dasar sungai dan muncul dengan membawa kampak tua milik si petani. Barulah si petani gembira dan mengatakan kampak tua tersebut adalah miliknya.
Sebagai wujud kekagumannya kepada si petani, dewa kemudian turun kembali ke dasar sungai lalu muncul ke permukaan dengan membawa dan menyerahkan kampak emas dan kampak perak sekaligus kepada si petani.
''Suatu hari, si petani bersama isterinya berjalan bersama di tepi sungai. Tanpa sengaja kaki isteri si petani terkilir dan terjatuh ke sungai. Si petani ingin membantu, tetapi ia tidak bisa berenang,'' kata penulis.
Si petani kemudian kembali memohon bantuan kepada dewa. Tak lama datanglah dewa membantu dan langsung turun ke dasar sungai.
''Dewa muncul ke permukaan dengan membopong perempuan muda dan cantik. Kemudian dewa bertanya kepada si petani, apakah perempuan tersebut adalah isterinya. Kalau anda berada pada posisi si petani, apakah anda akan jujur mengakui bahwa perempuan itu bukan isteri anda atau langsung mengatakan iya, itu isteri saya?'' pancing penulis kepada peserta pelatihan.
Semua wartawan tertawa. Ada yang menjawab tidak, tetapi ada juga yang mengatakan iya. Suasana langsung gaduh.
Penulis kemudian melanjutkan bahwa di luar dugaan si petani mengatakan kepada dewa bahwa benar perempuan muda dan cantik itu adalah isterinya yang terjatuh beberapa saat lalu.
''Dewa kemudian mengatakan kepada si petani, kamu ternyata sudah mulai tidak jujur. Si petani membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya terpaksa mengakui bahwa perempuan muda dan cantik tersebut adalah isterinya, karena khawatir dewa akan memberikan tiga perempuan sekaligus. Pertanyaan saya, apakah si petani benar-benar jujur atau tidak jujur dengan jawabannya itu?'' tanya penulis kepada peserta pelatihan dasar kewartawanan.
Suasana kembali ramai oleh tawa dan jawaban bervariasi dari para peserta pelatihan. Masih dalam suasana ramai, penulis kemudian menutup pertemuan karena sudah memasuki jadwal Ishoma.

KURS NILAI TUKAR IDR - USD
KURS NILAI TUKAR IDR - EUR


* Sumber Bank Indonesia

CONTREND MINTA TANGGAPAN ANDA

Penulis Media Selayar on Minggu, 06 Juni 2010 | 07.07.00


Tanggal 23 Juni 2010 mendatang , seluruh warga Kabupaten Kepulauan Selayar memanfaatkan hak politik mereka. Namun pemilukada tahun 2010  kali ini dibayangi oleh kekhawatiran akan berbagai aksi kecurangan. Menurut Anda, apakah pesta demokrasi masyarakat Bumitanadoang Selayar ini akan  berlangsung jujur & adil ?  bagaimana anda memberikan penjelasan dan apa pendapat saudara . kirimkan melalui alamat email ; radiocontrend@yahoo.co.id atau  sms  ke nomor layanan Media Contrend  di 085 242 097 000   atau kirimkan ke alamat Facebook  ; cfm_selayar         .  (on  line ).

DEBAT PUBLIK Layakkah Mereka Menjadi Bupati & Wakil Bupati Selayar 2010-2015 ?


DEBAT PUBLIK
 Layakkah Mereka Menjadi Bupati & Wakil Bupati Selayar 2010-2015  ?
Sebanyak  3 pasang  peserta pemilukada Selayar 23-Juni 2010, saat ini semakin gencar  berkampanye  dengan sejumlah program unggulan yang menurut mereka akan di laksanakan pada saat terpilih nanti, dan semuanya demi masyarakat  Bumitanadoang.  Betulkah hal yang mereka kampanyekan ?  mungkinkah mereka ikhlas dan tulus ?  Menurut Anda, layakkah mereka menjabat  sebagai  pemimpin masyarakat Selayar ?  
Simak dan datang langsung ke ruang pola kantor Bupati Selayar dalam gelar event special pilkada selayar 2010, pada hari Minggu 6 Juni 2010. Acara ini juga di siarkan langsung oleh sejumlah radio lokal Selayar.

DITENGARAI ADA MODUS MONEY LOUNDRY DALAM PILKADA 2010


Survei KPI: Pilkada Rawan Money Laundering
Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan yang akan digelar pada 2 Juni 2010 diprediksi bakal rawan tindakan money laundring.

Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan Konsorsium Pemilih Indonesia untuk Pemilu Bersih (KPI-PB) di wilayah tersebut baru-baru ini. Menurut Koordinator KPI-PB, Moh Fuad, M.Si, dugaan money laundring tersebut merupakan tindakan yang akan mencederai proses Pilkada.

Untuk itu, ia berharap para kandidat Pilkada HTS yakni Harun Nurrasid-Faqih Jarjani, Muslih Amberi-Faried Fakmansyah, Abdul Hakim-Aseffah Riffay, Mansyah Saberi-dr Asnal dan Subhan Saputra-Atthoilah tidak meninggalkan fatsun dan nilai dari praktik politik yang seharusnya dijaga bersama olah kandidat dan pendukungnya.

“Cacatnya proses Pilkada yang disebabkan karena ulah dan ketidakpatuhan seorang kandidat terhadap aturan main yang elegan akan menggerogoti fundamen demokrasi yang sedang dibangun dengan susah payah,” ujarnya.

Selain tindakan money laundering, survey itu juga menemukan fakta bahwa di lapangan masih terdapat praktik-praktik premanisme politik serta politik uang. Seperti money laundering, hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai proses demokratisasi yang sedang berjalan.

“Untuk itu, diperlukan kewenangan dan tanggung jawab KPUD yang lebih otoritatif dan independen yang tak bisa diintervensi oleh kepentingan satu kandidat tertentu,” kata Fuad lagi. [wid

GUBERNUR BERI PERINGATAN KE KPUD AGAR TIDAK MEMIHAK


Peringatan dikeluarkan Gubernur Sulsel terkait pemilihan kepala daerah yang digelar serentak pada 10 kabupaten. Gubernur Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan menindaktegas penyelenggara yang berpihak pada salah satu pasangan calon. Tindakan tegas yang melibatkan aparat hukum akan diberikan jika penyelenggara dalam hal ini KPU daerah melakukan halhal yang bertentangan dengan aturan.

Pasalnya,adanya keberpihakan penyelenggara rawan menimbulkan konflik yang merugikan masyarakat. ”Saya ingatkan, terutama buat anggota KPU untuk tidak melakukan akrobatik dan berpihak kepada pasangan calon. Jika itu terjadi, seluruh unsur keamanan akan diturunkan untuk melakukan penindakan untuk setiap pelanggaran,” tegasnya disela-sela rapat persiapan pilkada di Baruga Sangiangseri Rumah Jabatan Gubernur,kemarin.

Rapat tersebut dihadiri bupati, wakil bupati, dan sekretaris KPU dari 10 kabupaten yang bakal menggelar Pilkada 2010 mendatang seperti Bulukumba, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja,Maros,Pangkep, Barru,dan Selayar. Gubernur mengatakan, sikap netral penyelenggara pemilu adalah harga mati. Pasalnya, kerawanan Pilkada Bupati jauh lebih besar dibandinkan Pilkada Gubernur, pemilihan legislatif atau pemilhan presiden.

Selain itu, Gubernur mengingatkan agar dalam penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPUD harus berpedoman pada satu sumber yakni Dinas Catatan Sipil. Data jumlah pemilih yang dikeluarkan harus dijadikan data formal penentuan pemilih melalui kontrol pemprov. ”Kelemahan kita selama ini karena tidak adanya rasa saling percaya.Hanya kecurigaan yang selalu ada dikepala.

Oleh karena itu, DPT yang selalu menjadi masalah, harus dikeluarkan dari satu sumber yakni catatan sipil,”tukasnya. Gubernur juga mengingatkan agar seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada untuk menganggarkan dana penyelenggaraan dalam APBD perubahan dan APBD pokok masing-masing. Dalam rapat tersebut juga terungkap, jika masalah utama yang dihadapi oleh kabupaten dalam penyelenggaraan pilkada yakni alokasi anggaran yang belum jelas, seperti dikutif dari Sindo.

Terutama bantuan penyelenggaraan yang akan diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemprov. Masalah lain yang terungkap yakni ketidaksiapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pemekaran Toraja Utara. Careteker Bupati YS Dalipang mengatakan, pihaknya belum bisa menyelenggarakan pilkada akibat keterbatasan infrastruktur pemerintahan khususnya penyelenggaran Pilkada yakni KPU.

Hingga saat ini, kabupaten pecahan Tana Toraja tersebut belum membentuk KPUD karena belum memiliki DPRD. ”Jika memang harus dibentuk KPU, maka pembentukan DPRD harus dipercepat juga agar segera dibentuk tim lima untuk menseleksi calon anggota KPUD,” jelas YS Dalipang. Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Muh Roem meminta agar data rill pemilih menjadi perhatian utama penyelenggara Pilkada.

Pasalnya, kisruh DPT selalu menjadi alasan utama bagi pihak yang kalah untuk melakukan protes yang kerap memamerkan kekuatan massa. ”Demikian halnya dengan pendanaan agar dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan,”tambahnya.repro by(Effendy)

Pilkada Sulawesi Selatan Rawan Konflik


6 Pilkada Sulawesi Selatan Rawan Konflik

Sebanyak enam daerah dari 11 kabupaten yang siap menggelar pemilihan umum kepala daerah (pilkada) kabupaten pada 23 Juni 2010 dinilai rawan konflik karena terdapat calon bupati yang berstatus incumbent atau masih menjabat.
  
"Keenam kabupaten yang rawan tersebut adalah Barru, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, dan Gowa, karena dikhawatirkan adanya massa fanatik pendukung masing-masing calon, khususnya calon incumbent," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Sulsel Tau Toto Ranggina di Makassar.
  
Menurut dia, pemerintah setempat dan pihak terkait khususnya pihak keamanan dan KPU kabupaten selaku penyelenggara pesta demokrasi itu harus mengantisipasi secara dini terjadinya konflik horizontal antara massa pendukung.
  
Saat ini, tahapan pilkada di 11 kabupaten di Sulsel itu sedang berlangsung, dan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati sudah berakhir pada 25 Februari 2010.  Dalam sepekan ini, pihak KPU kabupaten setempat melakukan verifikasi dari dokumen masing-masing calon, baik dari segi jumlah suara dukungan maupun latar belakang para calon.
  
"Semua pihak, tak terlepas dari masyarakat setempat, harus bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi itu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat," kata Toto.
  
Sementara itu, pengadaan anggaran pilkada di 11 kabupaten di Sulsel yakni Barru, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Tana Toraja, Toraja Utara, Selayar, Pangkep, Maros, dan Kabupaten Gowa disesuaikan dengan anggaran APBD pemerintah kabupaten setempat.
  
Besarnya anggaran pilkada tersebut bervariasi mulai dari Rp 6 miliar hingga Rp 12 miliar, disesuaikan dengan kondisi di lapangan untuk menggelar satu atau dua kali putaran dalam pilkada kabupaten periode 2010-2015.

Repro   kompas

1 WNI Luka-Luka, 11 Selamat, Tapi Dipenjara


 1 WNI Luka-Luka, 11 Selamat, Tapi Dipenjara
Windi Widia Ningsih
Jakarta - Kepastian nasib 12 Warga Negara Indonesia akhirnya diketahui. Juru bicara presiden Dino Patti Djalal mengatakan sati WNI terluka dan 11 lainnya selamat.
Dikatakan Dino, saat jumpa pers di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/6), duta besar Indonesia yang berada di Jordania Zaenul Bahar, kemarin telah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Jordania pukul 12 waktu setempat. Dalam pertemuan itu, Dubes menyampaikan sikap Indonesia yang mengutuk serangan Israel.
Dalam pertemuan itulah Zaenul menyampaikan ada 12 WNI yang ikut dalam misi tersebut. Saat itu juga, Mahmoud menelepon Menlu Palestina yang ada di lapangan dan mengabarkan informasi tersebut. "Dari laporan yang diterima bahwa ada 1 orang yang luka-luka sekarang ada di rumah sakit London atau RS London Hospital, sementara 11 lainnya dalam keadaan selamat dalam artian tidak mengalami luka-luka," ungkap Dino.
Namun, lanjut Dino, keterangan rinci siapa satu orang yang mengalami luka-luka belum diketahui. Dan informasi mengenai data-data WNI yang terluka akan terus dikejar oleh duta besar RI. Sementara 11 lainnya berdasarkan informasi yang diterima oleh duta besar RI yang berada di Jordania Zaenul Bahar, berada dipenjara di Besherfa bersama dengan relawan lainnya.
"Kabar yang diterima dari sumber lain bukan dari Presiden Mahmoud Abbas, 11 WNI bersama dengan relawan lainnya berada di Besherfa dan ditempatkan dipenjara umum sipil yang dijaga oleh militer dan kabarnya sedang diintrograsi," ujarnya.
Dino juga mengatakan pemerintah telah membentuk task force dan dalam waktu dekat akan mengirimkan tim ke Ramalah untuk menjamin kepastian nasib para WNI di sana. Dino juga menyampaikan mendengar ada informasi satu WNI yang meninggal.
"Tapi dari hasil pengecekan satu luka-luka, bukan meninggal. Kita masih tunggu verifikasi lebih lanjut terutama nama-namanya," pungkasnya. [win/jib]

Indonesia Desak PBB Selidiki Serangan Israel

Indonesia Desak PBB Selidiki Serangan Israel Jakarta - Pemerintah Indonesia mendesak PBB menyelidiki aksi penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin (31/5), terkait insiden itu. "Secara khusus, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menunaikan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB, termasuk melalui investigasi atas insiden penyerangan Israel dimaksud guna memastikan pertanggungjawaban Israel," ujarnya. Pemerintah Indonesia, kata Menlu, akan bekerjasama dengan masyarakat internasional guna memastikan agar Israel mempertanggung-jawabkan tindakannya sesuai dengan hukum internasional. Menlu menyebutkan bahwa menurut informasi dari Otoritas Palestina, sebanyak 16 orang telah dikonfirmasi tewas dalam penyergapan itu. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menilai blokade Israel terhadap jalur Gaza secara sepihak sejak Januari 2009 telah melanggar hukum internasional dan telah menciptakan penderitaan yang sangat mendalam di kalangan rakyat Palestina yang tidak berdosa. "Aksi penyergapan Israel terhadap kapal Mavi Marmara hari ini juga ilegal karena dilakukan di perairan internasional," katanya. Melalui aksi penyergapan dan kekerasan tersebut, kata Menlu, Israel kembali telah menciptakan hambatan terhadap proses perdamaian di Timur Tengah yang kini memasuki tahapan penting berkaitan dengan diluncurkannya proximity talks, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas dalam kunjungannya ke Indonesia pada Sabtu, 29 Mei 2010. Informasi dari Pemerintah Turki, dipastikan ada 12 WNI dalam kapal tersebut. Dari informasi terakhir, kapal tersebut sedang digiring ke pelabuhan Afhdod, sekitar 40 km di selatan Tel Aviv. Pemerintah RI, kata Menlu, akan terus memastikan nasib warga negara Indonesia yang diberitakan ikut dalam misi kemanusiaan termaksud. Dalam pernyataan resminya Menlu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengutuk aksi penyergapan kapal bantuan kemanusiaan yang berujung jatuhnya korban jiwa oleh Israel. Sebelumnya, pasukan Israel menyerang kapal pengangkut bantuan kemanusiaan "Mavi Mamara" yang berupaya menerobos blokade di perairan menuju Jalur Gaza. Kabar terakhir dari berbagai sumber menyebut 16 orang tewas dan lebih dari 30 orang cedera saat pasukan Israel melakukan serangan pada Senin pagi waktu setempat. [antara/mut]

Israel Bantai 19 RelawanSerang Kapal Bantuan bagi Warga Jalur Gaza


Israel Bantai 19 Relawan
Serang Kapal Bantuan bagi Warga Jalur Gaza

GAGALKAN MISI KEMANUSIAAN. Helikopter dan sebuah kapal komando milik Israel mencegat kapal Mavi Marmara yang tengah berlayar menuju Gaza, Palestina, Senin 31 Mei. (FOTO URIEL SINAI/AFP)
JERUSALEM -- Israel menuai protes dan kecaman dari seluruh dunia. Hal itu terjadi setelah marinir dan pasukan komando TNI-AL negara tersebut menyerbu dan menyerang armada enam kapal yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Jalur Gaza, Senin pagi 31 Mei.

Serangan atas rombongan kapal yang tergabung dalam Freedom Fotilla itu terjadi di wilayah perairan internasional dekat Jalur Gaza sebelum subuh. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 19 penumpang kapal bantuan tewas dan 36 lainnya luka-luka.

Setelah insiden tersebut, enam kapal asing berikut para penumpang dan isinya dibawa ke Ashdod, kota pelabuhan Israel. Kabarnya, hingga malam tadi, sekitar 700 orang yang menumpang kapal-kapal itu masih diinterogasi militer Israel.

Ada beberapa informasi soal korban jiwa dalam serangan tersebut. Militer Israel menyebutkan bahwa 10 penumpang kapal Mavi Marmara yang berbendera Turki tewas. Tetapi, stasiun televisi Israel, Channel 10 TV, melaporkan bahwa 19 penumpang kapal tewas dan 36 lainnya luka-luka dalam serangan itu.

Sementara itu, IHH, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Turki yang tergabung dalam armada bantuan kemanusiaan tersebut, menyatakan, sedikitnya 15 tewas. Sebagian besar korban adalah warga negara Turki.

Penumpang kapal-kapal itu merupakan relawan dan aktivis dari Turki, Eropa, Israel, Palestina, Israel, dan AS. Ada pula anggota parlemen Eropa dan sejumlah tokoh lintas agama.

Pembantaian berdarah tersebut mengakhiri misi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dikenai blokade dan embargo oleh Israel beberapa tahun ini. Insiden itu juga terjadi sebelum pertemuan bilateral Presiden AS Barack Hussein Obama dan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC.

Reporter stasiun TV Al-Jazeera melaporkan, tentara Israel terus menembaki kapal-kapal bantuan sebelum menyerbu dan menaikinya. Saat kejadian itu, dia menumpang salah satu di antara tiga kapal berbendera Turki yang tergabung dalam rombongan. Dua kapal lainnya berbendera Yunani dan satu lagi berbendera AS.

Tetapi, tentara Israel mengklaim hanya menembak setelah diserang para aktivis dengan tongkat, pisau, dan api. Israel juga telah menyita ''senjata-senjata'' yang digunakan para aktivis tersebut.

"Di atas kapal, kami menemukan sejumlah senjata yang siap digunakan dan yang telah dipakai untuk menyerang pasukan kami,'' kata Wakil Menlu Israel Danny Ayalon. ''Tujuan penyelenggara (bantuan) itu adalah melakukan kekerasan. Akibatnya, juga terjadi kekerasan dan membawa korban. Israel menyesalkan jatuhnya korban tewas dan telah berupaya untuk menghindari,'' lanjutnya.

Dari rekaman video milik rombongan kapal, jelas terlihat bahwa tentara Israel memerintahkan armada Freedom Fotilla untuk berhenti. Selanjutnya, tentara Israel menaiki kapal dan terlibat kontak fisik dengan penumpang. Seorang pria penumpang kapal mengayunkan kayu ke arah tentara Israel.

Dalam rekaman yang telah disebarkan ke seluruh jaringan internet itu, pasukan komando Israel yang memakai tutup wajah dan kepala warna hitam turun dari helikopter. Setelah terjadi kontak fisik, beberapa orang terluka dan terbaring di dek kapal.

Televisi Israel juga menayangkan gambar aktivis yang menikam seorang tentara Israel. Anggota pasukan serbu Israel menuturkan, dia diserang dengan logam batangan dan pisau saat turun ke kapal dari helikopter sekitar pukul 04.00 (pukul 08.00 WIB). ''Beberapa aktivis yang berbicara dalam bahasa Arab lantas mencoba untuk menyandera kami,'' katanya.

Israel mengklaim, 10 tentaranya juga terluka dalam bentrok tersebut. Dua di antaranya luka parah. Para korban luka, termasuk penumpang kapal bantuan, dilarikan ke rumah sakit Israel dengan helikopter.

Serangan Israel tersebut menuai reaksi dari seluruh dunia. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut serangan itu sebagai "pembunuhan masal atau pembantaian". Abbas juga mengumumkan masa berkabung tiga hari.

Bersama otoritas Palestina, dia menyerukan Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengadakan pertemuan darurat. Seruan pertemuan darurat DK PBB juga dilontarkan PM Lebanon Saad Hariri.

Komunitas Arab menyerukan balasan terhadap serangan Israel. Mereka juga menyuarakan protes dan unjuk rasa di semua negara. Para pemimpin muslim mengutuk serangan itu sebagai ''kejahatan'' dan ''tidak manusiawi''.

Bahkan, sejumlah negara yang dekat dan menjadi sekutu Israel juga bereaksi dengan membekukan hubungan militer. Mereka juga memanggil duta besar Israel di negara mereka untuk menyampaikan nota protes diplomatik. Reaksi itu tidak berlebihan karena para penumpang kapal bantuan berasal dari banyak negara.

Kecam

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengecam dan mengutuk Israel yang menyerang misi kemanusiaan Freedom Flotilla di kapal Mavi Marmara yang tengah berlayar menuju Gaza, Palestina. Pemerintah juga akan terus berusaha memastikan nasib warga negara Indonesia yang turut serta dalam misi pelayaran kemanusiaan tersebut.

"Tentu sikap kita terhadap tindakan Israel itu mudah, jelas, dan lugas. Tentu kita mengecam serta mengutuk tindakan Israel menyergap kapal kemanusiaan itu, bahkan di luar perairannya,'' kata Menlu Marty Natalegawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 31 Mei.

Menurut Marty, Israel telah melakukan kesalahan ganda dengan menyergap kapal misi kemanusiaan tersebut. Selain tak ada dasar untuk menyergap, tindakan blokade yang dilakukan tentara zionis itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

''Pendek kata, sangat jelas hitam putih. Dalam arti kata, Israel telah melanggar hukum internasional, bukan saja tindakan penyergapannya, tapi juga blokadenya. Ada kesalahan pelanggaran hukum multidimensional, baik penyergapannya maupun blokadenya,'' terang Marty.

12 Relawan RI Belum Jelas

Hingga malam tadi, belum ada kejelasan soal nasib 12 relawan Indonesia yang berangkat ke Jalur Gaza, Palestina, dengan menumpang kapal Mavi Marmara. Mereka tergabung dalam tim relawan pembangunan rumah sakit (RS) Indonesia di Gaza. Di antara jumlah itu, lima orang adalah relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C).

Chief Presidium MER-C Sarbini Abdul Murad mengatakan, sebelum kapal relawan diserang tentara Israel, pihaknya menghubungi ketua tim relawan Nur Fitri Moeslim Taher. ''Terakhir, saya mendapat informasi sebelum mereka bersandar,'' katanya saat dihubungi malam tadi.

Menurut Sarbini, informasi tersebut diperolehnya dari Fitri melalui pesan singkat lewat ponsel (SMS). Isinya berupa pemberitahuan bahwa dua jam lagi kapal bersandar di pelabuhan Israel. ''SMS itu dikirim saat mereka masih di tengah laut,'' ujarnya.

Setelah menerima SMS tersebut, kata Sarbini, pihaknya mendapatkan kabar bahwa kapal mereka diserang tentara Israel. Hingga malam tadi, seluruh relawan tidak bisa dihubungi, baik melalui ponsel maupun internet. "Kami sudah coba mengirim pesan, tapi belum ada jawaban," jelasnya.

Salah seorang pendiri MER-C Yogi Prabowo menegaskan, selain ada lima relawan MER-C, dalam kapal tersebut terdapat empat relawan Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA) serta tiga relawan dari media cetak Sahabat Al-Aqsa dan Hidayatullah. ''Total relawan Indonesia berjumlah 12 orang,'' ungkapnya.

Dokter spesialis bedah ortopedi dan traumatologi itu menambahkan, seluruh relawan asal Indonesia tidak bisa dihubungi. Bahkan, pemerintah Israel dan pemerintah Turki juga belum memberikan informasi yang tepat. ''Masih simpang siur, tapi kami selalu berupaya berkomunikasi dengan mereka,'' tuturnya.

Menurut Yogi, informasi terakhir yang didapatkan MER-C, 19 korban meninggal dunia dan 30 luka-luka dalam penyerangan tersebut. ''Kami dapatkan informasi itu melalui media. Kami belum bisa cek kebenarannya,'' ujarnya.

Meski belum mendapatkan informasi yang jelas, Yogi optimistis bisa meneruskan misi pembangunan rumah sakit Indonesia di Jalur Gaza. ''Misi kami harus terus maju, meski kejahatan terhadap kemanusiaan menghalangi,'' tegasnya.

MER-C memberangkatkan lima relawan untuk menembus Jalur Gaza pada 19 Mei lalu. Mereka adalah Abdillah Onim, Dr Arief Rachman, Nur Ikhwan Abadi, Nur Fitri Moeslim Taher, dan Muhammad Yasin dari TVOne. (jpnn)

ARSIP BERITA MEDIA SELAYAR

PEMBACA MEDIA SELAYAR

 
Alamat Redaksi Jl.Mkr Bonto No 28 | Benteng Kab-Kep-Selayar -92812- email- radiocontrend@yahoo.co.id-
CP-081 241 927 000-Media Selayar--Sulawesi-Selatan--Indonesia
KAMI BANGGA- DAN BERTERIMA KASIH- KEPADA PEMBACA DAN PENDENGAR
STAY TUNE 98,3 FM--SEMUA UNTUK SELAYAR